Gaspool Kecewa, Penanganan Politisasi ASN Terhenti

Tanggal 12 Mei 2020 - Laporan - 579 Views
Sekertaris Umum Gaspol Ayes Ruhyat (kiri) saat melaporkan dugaan politisasi ASN ke Bawaslu Bandarlampung, pekan lalu. Foto: dok

MOMENTUM, Bandarlampung--Gabungan Admin Shalter Pengemudi Ojek Online Lampung (Gaspool) mengaku kecewa. Sebab, indikasi politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota setempat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota setempat.

“Jujur kami kecewa. Sebab soal politisasi ASN ini sudah jelas kok adanya. Tapi pada akhirnya terhenti,” keluh Sekertaris Umum Gaspol Ayes Ruhyat.

Hal itu disampaikannya pasca membaca pemberitaan harianmomentum.com berjudul: Investigasi Dugaan Politisasi ASN Menemui ‘Jalan Buntu’, Selasa (12-5-2020).

Ayes menuturkan, pada mulanya pihaknya sangat senang. Sebab, walau laporan tidak memenuhi alat bukti namun Bawaslu setempat tetap menjadikannya informasi awal.

“Melihat Bawaslu yang telah melakukan pemanggilan terhadap lurah dan pihak terkait, kami fikir Bawaslu dapat membuktikan persoalan ini (politisasi ASN). Tapi ternyata terhenti,” katanya.

Walau begitu, mereka tetap menerima keputusan Bawaslu tersebut dengan lapang dada. Sebab, menurut dia, dalam bekerja Bawaslu pun tetap harus selaras dengan aturan yang ada.

“Kami berharap, persoalan ini menjadi contoh bagi ASN lainnya di kota ini. Jangan lagi ada ASN yang mempolitisir bantuan sosial untuk masyarakat miskin,” ucapnya.

Selain itu, walikota setempat pun dimintanya untuk tidak melakukan politisasi ASN untuk kepentingan salah satu bakal calon kepala daerah.

“Kepala daerah itu kan bapak kita, kami ini kan anak-anaknya, sekarang anak anakanya kan lagi susah, maka janganlah dimanfaatkan,” ungkap dia.

Untuk memastikan agar kota setempat bersih dari politisasi ASN, pihaknya pun berupaya menemui Sekretaris Daerah (Sekda) kota setempat, Badri Tamam, Selasa (12-5). Namun berlum berhasil.

“Tadi saya mau ke sekda, mau menanyakan SOAL bantuan. Kenapa masih banyak warga miskin di Bandarlampung tidak menerima bantuan,” tuturnya.

Selain itu, dia pun ingin menanyakan soal transparansi anggaran penanggulangan dampak Covid-19.

“Sebab sampai sekarang tidak ada penjelasan soal pengangngaran covid-19 oleh walikota,” ujarnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi

Editor: Harian Momentum


Comment

Berita Terkait


Advokat, Politisi dan Tokoh Muda Ambil Formul ...

MOMENTUM, Pringsewu -- Sejumlah tokoh dan politisi pada hari yang ...


Modal Tujuh Kursi DPRD, PKS Bandarlampung Buk ...

MOMENTUM, Bandarlampung--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ban ...


Janji Lanjutkan Kotabaru, Yusuf Kohar Daftar ...

MOMENTUM, Bandarlampung--Kotabaru, Lampung Selatan, semula akan d ...


KPU Pringsewu Pleno Penetapan Perolehan Kursi ...

MOMENTUM, Pringsewu -- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Pri ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com