MOMENTUM, Bandarlampung-- DPRD Kota Bandarlampung menilai pemerintah kota (Pemkot) setempat tak punya nurani.

Disaat Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 8.603 Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dibayar, insentif Ketua RT menunggak lima bulan, masih saja ngotot membangun proyek flyover di Jalan Sultan Agung.

Terlebih, saat ini Bandarlampung berada dalam zona merah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi kepada harianmomentum.com, Rabu (3-6-2020).

Menurut dia, pemkot harus segera membatalkan proyek pembangunan flyover di Sultan Agung yang menelan anggaran Rp35 miliar.

“Lebih baik anggarannya direfocusing untuk penanganan Covid-19. Tentu akan lebih bermanfaat dalam kondisi saat ini,” tegas Yuhadi.

Apalagi urgensi dan manfaat dari pembangunan flyover saat ini belum mendesak. Masih banyak sektor lainnya yang harus segera ditangani dengan serius.

“Hari ini rakyat sedang susah. THR ribuan ASN belum dibayar. Insentif Ketua RT lima bulan menunggak, tapi masih ngotot bangun flyover,” katanya.

Atas dasar itu Ketua DPD Golkar Bandarlampung itu meminta pemkot setempat segera membatalkan proyek flyover. Jika proyek terus dipaksakan berjalan, tentu akan mengundang tanda tanya publik.

“Sebenernya ada apa sih dengan pemkot kok maksa banget bangun proyek mercusuar ditengan kondisi keuangan sedang tidak stabil? Ini harus menjadi perhatian publik,” jelasnya.

Dalam kondisi saat ini pemkot harus membuka mata dan memasang telinga agar sadar terhadap kondisi rakyat di bawah.

Diketahui, selain Flyover pemkot Bandarlampung juga sedang membangun sejumlah proyek besar lainnya. Seperti; Pembangunan gedung parkir lanjutan Rp30 miliar. Pasar Smep lanjutan senilai Rp20 miliar. Pembangunan gedung perkuliahan Polinela Rp15 miliar.

Selanjutnya; Pembangunan gedung kuliah ITERA lanjutan Rp8,5 miliar. Gedung stadion mini kalpataru Kemiling Rp6,5 miliar. Kantor Dinas Perdagangan Rp5 miliar

Bahkan, pembangunan sejumlah kantor camat yang masing- masing nilainya Rp3 miliar. Berikut pembangunan beberapa kantor lurah masing- masing senilai Rp2 miliar.

Pembangunan sejumlah proyek mercusuar itu dinilai tidak relevan dengan kondisi keuangan pemkot dan posisi zona merah pandemi covid-19 yang sedang melanda Bandarlampung. (ap)