Harianmomentum--Pelayanan publik pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) dinilai belum maksimal.

Hal itu, terlihat dari minimnya distribusi  dan kontribusi pegawai  yang  belum mengacu pada kebutuhan beban kerja yang ada.

Demikian dikatakan Staf Ahli Bupati Lambar Bidang Administrasi Umum M. Mansolihi saat membuka Bimbingan Teknis (Bintek) Penyusunan Evaluasi program kerja pemkab setempat tahun 2017. 

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pakuwon Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar, Senin (7/8).

Mansolihi mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin tinggi. Namun profesionalisme pelayanan aparatur sipil negara (AS) yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab utamanya adalah, distribusi pegawai pada unit  atau satuan kerja belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya.

"Menumpuknya pegawai di satu unit kerja dan kurangnya pegawai di unit yang lain merupakan contoh nyata dari permasalahan tersebut," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut dia, diperlukan upaya reformasi birokrasi dengan menganalisa penempatan jabatan dan beban kerja. 

“Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia merupakan asset yang harus dikelola dengan baik. Tujuannya  upaya pencapaian visi misi pembangunan  berjalan tepat sasaran,” terangnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan evaluasi jabatan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pedoman yang baik, dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN elaksanakan program kerja di masing-masing unit kerja. (lem)