MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota setempat pada Kamis (18-6-2020).

Selain itu, turut diundang dalam RDP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota setempat.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung mengatakan, RDP dalam rangka membahas kendala penganggaran Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2020.

“Kemarin (Senin 15-6) sebenarnya Komisi I sudah mengagendakan RDP antara tiga stakeholder: KPU, Bawaslu dan Kesbangpol,” tutur Hanafi kepada harianmomentum.com, Selasa (16-6-2020).

Tapi, sambung dia, di hari Senin KPU tidak bisa. Sebab ada agenda pelantikan PPS. “Terpaksa kita tunda,” ujarnya.

Saat ini Komisi I DPRD kota setempat telah menjadwalkan ulang RDP tersebut. “Kita jadwalkan ulang di hari Kamis pukul 10.00 WIB,” sebutnya.

Hanafi berharap, melalui RDP tersebut KPU dan Bawaslu dapat menerangkan prihal penganggaran Pilwakot yang dikabarkan tersendat akibat kosongnya kas daerah.

“Ini kan keluhan mereka belum tersampaikan secara langsung. Untuk mendengar keluhan mereka secara langsung maka kita adalakan RDP. Dengan harapan kita tahu dan bisa memfasilitasi,” jelasnya.

Baca juga: Dana Pilwakot Tersendat, KPU Provinsi Turun Tangan

Dia menegaskan, Komisi I siap membantu dalam menyelesaikan peroalan tersebut. Namun langkah apa yang akan diambil, baru dapat terlihat pasca RDP terlaksana.

“Pasca RDP itu, baru lah kita bisa mengambil sikap. Langkah terbaik apa yang bisa dilakukan,” ucap legislator asal PDI Perjuangan itu.

RDP itu juga dalam rangka mengetahui berapa besaran kekurangan angagaran yang dibutukan KPU dan Bawaslu.

Selain itu, melalui RDP Komisi I ingin mengetahui sejauh mana uapaya KPU dan Bawaslui untuk mendapat pencairan anggaran Pilwakot dari pemerintah kota setempat.

“Jadi RDP itu tujuannya untuk memberi penekanan agar Pilwakot 2020 tidak terkendala,” terangnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi