MOMENTUM-- Aksi pelarangan sosialisasi dan bagi- bagi sembako bakal calon walikota kian masif di Kota Bandarlampung.

Hampir semua aparatur dikerahkan untuk menjegal lawan politik yang mencoba menunaikan hak demokrasinya.

Mulai dari ketua Rukun Tetangga (RT), lurah bahkan camat kompak melarang. 

Sebulan lalu, beberapa oknum ketua RT dan lurah terlibat adu mulut dengan sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Bandarlampung. 

Seorang ketua RT melarang kader Partai Golkar menyosialisasikan Rycko Menoza sebagai bakal calon walikota dan bagi- bagi sembako. Alasannya, kegiatan tersebut tidak ada izin.

Bahkan, lurah setempat juga datang ke lokasi karena sang ketua RT dinilai tidak mampu menghalangi kegiatan itu.

Kemarin, larangan serupa juga menimpa tim pemenangan bakal calon walikota M Yusuf Kohar. 

Dalam beberapa video yang beredar di grup Whatsapp (WA), terlihat Lurah Tanjungbaru Kecamatan Kedamaian menghadang tim Yusuf Kohar.

Bahkan, dia sampai mengerahkan beberapa petugas hansip untuk menggagalkan aksi sosialisasi dan bagi- bagi sembako oleh tim tersebut.

Dia pun terlihat sampai adu mulut dengan Wakiol Walikota M Yusuf Kohar. Di tempat terpisah, Lurah Gulakgalik Kecamatan Telukbetung Utara juga melakukan hal serupa.

Dalam rekaman video berdurasi 5 menit 11 detik itu, oknum lurah yang memakai masker merah itu dengan lantang melarang aksi bagi- bagi sembako dan pemasangan poster bakal calon walikota.

Dia juga melarang warga sekitar untuk menerima bantuan sembako dari kandidat calon mana pun.

Aksi pelarangan beberapa oknum lurah itu sangat “heroik”. Layaknya pembela kebenaran. Mereka terlihat mati- matian mempertahankan argumentasinya.

Sayang. Saya belum pernah mendengar ada ketua RT dan lurah yang berani melakukan hal serupa terhadap tim pemenangan Eva Dwiana, istri Walikota Bandarlampung.

Belum pernah saya mendengar seorang lurah memarahi ketua RT yang terlibat memasang poster Eva Dwiana di lingkungan kerjanya masing- masing.

Padahal, sudah menjadi rahasia umum jika poster yang saat ini terpasang hampir di setiap warung dan jalan melibatkan ketua RT. Itu fakta.

Kalau memang lurah ngotot melarang tim Rycko Menoza dan Yusuf Kohar memasang poster, kenapa tidak dengan Eva Dwiana? 

Rakyat sudah mulai jengah dengan perilaku aparatur yang terkesan mengistimewakan salah satu kandidat tertentu.

Apakah memang walikota memerintahkan aparatur untuk berlaku demikian? Jika benar, berarti rezim sudah mulai panik.

Jika tidak, walikota harus memberi imbauan kepada aparaturnya untuk bersikap netral. Jangan terlibat politik praktis.

Jalankan saja tugas bapak sebagai lurah, jangan ikut campur dalam urusan politik. Ingat, jabatan itu hanya sementara. Itu saja. Tabikpun. (*)

Oleh: Vino Anggi Wijaya