MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Kota Bandarlampung menambah tapping box atau alat monitoring transaksi usaha untuk menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Penembahan alat tapping box itu sebagai upaya Pemkot Bandarlampung mengejar target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Demikian disampaikan Walikota Herman HN pada rapat paripuran DPRD Kota Bandarlampung, Jumat (18-9-2020).    

Rapat Paripurna DPRD tersebut mengagendakan penyampain jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraks-fraksi terhadap pengajuang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020.

"Langkah yang telah kami (pemkot) ambil yakni, penambahan 200 alat tapping box di berbagai objek pajak. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pemakaian tapping box yang telah dipasang dan masih banyak lagi," kata Walikota Herman HN menanggapi pandangan umum  Fraksi Gerindra, terkait upaya pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

Selanjutnya, menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, mengenai saran agar Pemkot Bandarlampung menyediakan akses poin dan sambungan internet gratis bagi pelajar, walikota menyatakan sepakat dengan saran tersebut. "Kami sepakat dan akan dibahas pada tahap berikutnya," ujarnya.

Terkait pengaturan antrian pasien, rekam medim dan ketersediaan obat-obatan, sebagaiman disampaikan Fraksi Persatuan Bangsa, menurut walikota, hal tersebut sudah dilakukan di beberapa puskesmas.

"Di beberapa puskesmas. Sudah ada hal yang diminta, namun kami masih perlu melakukan pengembangan dan penyempurnaan kembali untuk sistem tersebut," terangnya. (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya

Editor: Munizar