Harianmomentum—Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara (Lampura) memberi waktu selama 3 pekan kepada PLN untuk membahas penyelesaian kompensasi kepada warga atas program proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Bukitkemuning.

Demikian hasil rapat mediasi antara warga dengan pihak PLN, Selasa (22/8).

Rapat medias itu sendiri  berlangsung alot.  Perwakilan pimpinan manajemen Sumbagsel, Ketut, awalnya bersikukuh bahwa permasalahan ini telah final mengingat sudah sampai di pengadilan.  Jadi, jika masyarakat merasa keberatan bisa menyampaikan gugatan di pengadilan dan pihak PLN siap menghadapinya.

Sementara Firdaus, perwakilan masyarakat mengatakan bahwa proyek tersebut tidak didahului sosialisasi. Terlebih lagi prihal besaran kompensasi yang ditetapkan oleh konsultan jasa penaksir publik (KJPP) yang dinilai tidak sesuai.  Besarannya pun berbeda-beda.

(Baca: Kompensasi SUTT di Bukit Kemuning Alot , Mediasi DeadlockLagi)

Melihat rapat deadlock, Guntur yang saat itu bersama beberapa anggota Komisi I: Samsu Nurman, Sofyan Toni dan Yunizar, berinisiatif melakukan rapat internal bersama unsur PLN, KJPP, pemerintah daerah dan kepolisian agar bisa menemui solusi.

"Kami beri waktu pihak PLN selama tiga pekan untuk bisa mengkomunikasikannya kepada pimpinan mereka tentang apa yang diinginkan 31 masyarakat. Kita juga tetap harus mendukung program pemerintah hanya saja PLN juga harus bisa menerima saran, masukan dan keinginan masyarakat. Jadi program jalan masyarakat juga bisa dihargai," pungkas Guntur.  (ysn)