Harianmomentum--Gubernur Lampung yang juga Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) M.Ridho Ficardo, mendapat undangan khusus dari Presiden Asia Pasific Society fot Public Affairs Prof.  Amporn Tamronglak.

Ridho menjadi Keynote Speaker dalam International Conference on Public Organization (ICONPO) VII, di Kampus IPDN, Sumedang, Rabu (23/8). Tema besar ICONPO VII: Governance Theory and Practice in Asia Pasific.

Di hadapan peserta confernce, Ridho mengangkat isu strategis Provinsi Lampung. Diantara; peningkatan konektivitas transportasi dalam rangka mengurangi disparitas ekonomi wilayah melalui sistem nasional, perwujudan good coorporate governance dan daya saing daerah.

Kemudian, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan sistem dan tata kelola investasi, Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil pertanian serta pemerataan akses dan mutu pendidikan

Ridho juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti, perumusan kembali konsep desentralisasi dan pembagian urusan serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu pengaturan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif ; Penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dan Pembagian kewenangan yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi dan sumber keuangan asli daerah. Rekomendasi lain, yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah pusat yang jelas untuk diimplementasikan di daerah.

Dalam paparannya diselingi juga dengan menggunakan Bahasa Inggris, Ridho menyorot perlunya Kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi  dan nepotisme yang sistematis, komprehensif dan merata serta penerapan pola rekruitmen kepala daerah yang transparan, etis dan menghindari politik uang.

Ridho juga menilai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pelaksanaan 32 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Artinya, apabila tidak terdapat potensi daerah terkait dengan urusan-urusan di atas, maka urusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

“Selama ini terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi daerah terkait dengan ke 32 urusan pemerintahan akan tetapi memiliki skala kecil. Sehingga diperlukan penggabungan beberapa urusan yang berskala kecil untuk diurus dalam satu unit organisasi,” ujar Gubernur.

Tahun ini IPDN terpilih menjadi tuan rumah kegiatan ICONPO pada rapat yang dilakukan oleh Asia Pasific Society for Public Affairs (APSPA) di Bangkok.

Peserta berasal dari sejumlah Universitas yaitu Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Thailand, India dan Taiwan, serta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ngurah Rai Bali.

Acara dihadiri pula Presiden Asia Pasific Society For Public Affairs (APSPA) Prof. Amporn Tamrongklak, Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. H. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, Prof. I Nyoman Sumaryadi, Prof. Ahmad Nurmandi, Prof. Ahmad Martadha Mohammad, Prof. David N Almarez dan Prof. Sataporn Roengtam. 

ICONPO VII kali ini dilaksanakan penandatanganan MoU antara APSPA dan KAPSIPI (Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia). Pihak APSPA  diwakilkan langsung oleh President APSPA.

Sedangkan pihak KAPSIPI diwakilkan oleh Chairman of KAPSIPI yakni Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A. Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan MoU antara APSPA dan ADIPSI (Asosiasi Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Daerah). Pihak ADIPSI diwakilkan oleh Dr. Suranto, M. Pol. (rls)