Harianmomentum--Gubernur Lampung M Ridho Ficardo meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat meningkatkan pelayanan publik secara optimal dan profesional.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis pada Rapat Implementasi Undang Undang (UU) 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/3).

Hamartoni mengatakan PPID perlu dilakukan sebagai upaya peningkatkan koordinasi dan sinergitas serta penguatan tugas kinerja dan peran aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Menghadapi era keterbukaan informasi publik, PPID sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan diharapkan memiliki kemampuan individu serta SDM kepada masing-masing SKPD untuk mengelola informasi secara benar untuk dikonsumsi kepada masyarakat," ujarnya.

Kata dia, aparatur pemerintah agar lebih bersinergi untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan diperlukan peran aktif dalam mengoptimalkan PPID di lingkungan Pemprov Lampung.

"Gubernur mengharapkan agar dalam pelaksanaan pemberian informasi, bukan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat tetapi juga bagaimana komunikasi dapat terjalin kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang benar terhadap hasil-hasil pembangunan di daerah setempat," katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo dan Statisik Achmad Chrisna Putra menjelaskan PPID pada setiap SKPD untuk memberikan setiap informasi perkembangan ataupun program yang dilakukan, untuk dapat disebarkan dan memberi informasi untuk masyarakat.

"Penting untuk SKPD memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan efek yang positif untuk masyarakat tahu tentang perkembangan pembangunan di Lampung," ujarnya.

Chrisna menuturkan PPID setiap SKPD diangkat oleh setiap masing-masing Kepala SKPD yang diharapkan untuk melakukan penginformasian yang transparan terutama terhadap pembangunan wilayah Lampung.

"Ada empat kabupaten/kota yang belum membentuk PPID, dan nanti kami akan berikan surat terkait hal itu, untuk PPID di tingkat Provinsi ada di Dinas Kominfo dan Statistik, nantinya dibantu PPID pada masing-masing SKPD untuk memberikan informasi seputar perkembangan Satkernya," katanya.

Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah menambahkan, sebagaimana laporan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan bahwa ada lima hal yang harus di perhatikan kepada Badan Publik terhadap Informasi yang diberikan kepada masyarakat yaitu komitmen, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan konsistensi.

"Bagaimana komitmen ini di atas segalanya sebagai pimpinan dalam konteks implementasi UU 14/2008 yaitu menjadi tanggung jawab pimpinan di setiap badan publik memberikan informasi yang transparan sebagai konsumsi masyarakat," ujarnya.

Ia melanjutkan, ada beberapa daftar Informasi yang dikecualikan untuk disebarkan yaitu yang dapat membahayakan keselamatan negara diantaranya informasi penegakan hukum, informasi pribadi, dan informasi yang dapat menggangu kekayaan alam Indonesia.

Heri menambahkan, rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan, Kepala Biro Umum Isron Fadtricar, dan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi Lampung Achmad Syaefullah. (rls)