MOMENTUM, Kotaagung--Jajarat Kepolisian Resor (Polres) Tanggamus mencanangkan pembangunan zona integeritas menuju wilayah anti korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Pencanangan yang dibuka Kapolres AKBP Oni Prasetya, turut dihadiri Bupati Hj Dewi Handajani, Dandim 0424/TGM Letkol Inf Arman Aria Sallo, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, perwakilan Kejari, perwakilan Pengadilan Negeri (PN) dan Ketua Pengadilan Agama M Ihsan, di Aula Paramasatwika Mapolres Tanggamus, Kamis (25-2-2021).

Selain Forkopimda, turut hadir Ketua MUI Tanggamus, KH. Wahid Zamas, Ketua FKUB Ismail, Ketua NU Samsul Hadi, Ketua Muhammadiah M. Soleh, Ketua LDII Agoeng Basori, Kepala BNN Kolbidi, Ketua FKPPI Bayu Santosa, Pokdarkamtibmas, sejumlah tokoh masyarakat, Pejabat Utama Polres dan Kapolsek Jajaran Polres Tanggamus.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolres AKBP Oni Prasetya juga penandatanganan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Polres Tanggamus.

Kapolres mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh petugas kepolisian melalui pencanangan zona integritas sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah yang targetnya ada tiga sasaran utama yaitu, Peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, Pemerintahan yang bebas dari KKN dan Peningkatan pelayanan publik.

Mengacu pada hal tersebut Polres Tanggamus dalam hal ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan program 100 hari Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M.Si di bidang transformasi pelayanan publik yaitu, Pelayanan SKCK yang terintegrasi, Proses pendaftaran dan tes online perpanjangan SIM A dan SIM C tidak lagi dilakukan secara fisik loket pelayanan melainkan bisa dilaksanakan secara online.

Selanjutnya, guna mendukung program tersebut mengembangkan pelayanan publik yaitu antara pelayanan Samsat keliling melalui pembayaran pajak kendaraan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tempat lokasi pembuatan SKCK dan pembayaran pajak diinfokan melalui jaringan media elektronik, ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembuatan SKCK dan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor.

"Semoga bisa terlaksanakan, tentunya dengan bantuan ibu Bupati selaku kepala pemerintahan di Tanggamus, rekan-rekan dan seluruh hadirin yang hadir. Bagaimana kita bisa memiliki satu bangunan yang isinya adalah khusus tempat pelayanan publik atau Mall Pelayanan Publik, sehingga masyarakat kita dapat dengan mudah untuk mengurus segala sesuatunya seperti KTP, SIM, SKCK dan lain sebagainya dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan mudah dalam pengurusan administrasi," kata AKP Oni Prasetya dalam sambutannya.

Sementara itu, Bupati Hj Dewi Handajani menyampaikan apresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan karena menjadi suatu bentuk itikad baik daripada jajaran Polres Tanggamus khususnya dalam pencanangan pembangunan zona integritas anti korupsi dan WBBM tersebut.

"Tentunya semua sangat mendukung dan berharap bahwa pada saatnya nanti, semua akan menjadi suatu komitmen seluruh jajaran dan juga menjadi budaya serta perilaku karena bagaimanapun juga seorang pelayan ini harus memiliki integritas yang baik, dalam arti memiliki kesamaan antara perbuatan dan perkataan," kata dia.

Komitmen ini, kata dia bukanlah hal yang mudah hanya dengan disampaikan deklarasi ataupun penandatanganan deklarasi. "Ini merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa kita harus melakukan reformasi birokrasi yang mengarah kepada jajaran profesional inovatif untuk mewujudkan Tanggamus menjadi good government," katanya.  

"Saya mengapresiasi  beberapa program tadi yang disampaikan oleh bapak Kapolres Tanggamus termasuk juga program 100 hari dari bapak Kapolri, yang mana tujuannya  adalah untuk memberikan kemudahan dan juga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh bapak Kapolres Tanggamus tadi mengenai Mall Pelayanan Publik, dalam hal ini kami pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sebenarnya telah merencanakannya.

"Namun memang untuk saat ini belum bisa terealisasi dikarenakan anggaran namun kami dalam hal ini tetap akan mengupayakannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat kabupaten Tanggamus dengan harapan bersama Mall Pelayanan Publik ini nantinya sudah ada maka masyarakat kita tidak lagi harus ribet dalam pengurusan administrasi, mari sama-sama kita berdoa agar niat baik kita ini dapat segera terwujud," pungkasnya.(**)

Laporan: Galih

Editor: Agus Setyawan