MOMENTUM, Bandarlampung--Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menyebutkan, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjadi solusi bagi petani yang gagal panen.

Program Kementerian Pertanian RI itu bekerjasama dengan Asuransi Jasindo dan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor : 01/Kpts/SR.230/B/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi AUTP Tahun Anggaran 2021.

Hal itu disampaikan Branch Manager Asuransi Jasindo Lampung Indri Mustika melalui rilis yang diterima harianmomentum.com, Jumat (26-3-2021).

Menurut Indri, AUTP menjadi asuransi yang penting untuk para petani untuk mencapai target swasembada pangan. Terlebih, sektor pertanian sering dihadapkan dengan risiko ketidakpastian sebagai dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani.

“Untuk mengatasi kerugian petani, pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk Asuransi Pertanian," jelasnya.

Dia mengatakan, hal itu tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Dia menjelaskan, melalui program AUTP, jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Dengan AUTP, lanjut Indri, para petani dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melakukan atau melanjutkan kegiatan berusaha tani karena sudah memiliki modal kerja yang diperolehnya, yakni ganti rugi atas resiko usaha tani yang dialaminya

Untuk pelaporan klaim, petani bersama petugas dinas pertanian dapat menyampaikan laporan klaim melalui Aplikasi PROTAN (Proteksi Pertanian) atau dapat juga melalui Branch Office terdekat untuk mengetahui tata cara pelaporan klaim.

Indri menambahkan, ada beberapa hal yang dapat membatalkan klaim. Misalnya, tidak memenuhi ketentuan klaim sesuai acuan pada perjanjian kerja sama, pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian RI dan Polis Induk.

“Serta risiko yang tidak dijamin dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI dan Polis Induk,” ucapnya.

Dia menjelaskan, data klaim AUTP di Lampung Selatan selama periode 2017 sampai dengan 2020 mencapai Rp14,588,301,200.

“Dengan contoh tiga daerah yang sudah mendapatkan realisasi klaim, seperti di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Merbau Mataram, dan Kecamatan Sragi,” tutup Indri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Lampung Selatan Bibit Purwanto sangat mendukung AUTP. Terlebih, Lampung Selatan merupakan kabupaten yang rawan bencana.

“Apalagi wilayah kabupaten ini sering terjadi bencana. Sehingga petani bisa melakukan klaim bila terjadi bencana,” kata Bibit.

Bibit mengaku, melalui AUTP, pemkab setempat terbantu untuk menekan kerugian petani. Terutama pada era pandemi Covid-19 yang diharuskan seluruh pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran.

Sehingga ketika terjadi gagal panen, AUTP siap mengganti biaya tanam berikutnya dan tidak perlu menunggu dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Melalui biaya klaim itu, petani bisa membeli pupuk dan kembali melakukan pengolahan tanah,” tuturnya.

Meski demikian, Bibit mengakui masih banyak petani yang belum menggunakan AUTP.

Tercatat, dari 17 Kecamatan yang ada di Lampung Selatan, baru enam yang tersosialisasikan dengan baik dan sudah mengikuti program AUTP.

“Keenam kecamatan tersebut antara lain Sragi, Ketapang, Palas, Way Sulam, Tanjung Sari, dan Candi Puro,” kata Bibit. (**)

Laporan: Ira Widya
Editor: Agung DW