MOMENTUM, Bandarlampung--Upaya mantan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandarlampung, Juanda, dalam menolak hasil keputusan Musyawarah Cabang (Muscab) menemui jalan buntu.

Berbagai usaha yang telah dilakukan, mulai dari menggelar aksi di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPW) belum juga membuahkan hasil.

“Sampai sekarang baik DPP atau DPW belum juga ada yang memberikan pernyataan. Kami juga masih menunggu, apa tindak lanjut dari DPP kedepannya. Surat kami belum mendapat balasan,” kata Juanda pada harianmomentum.com, Senin (29-3-2021).

Meski demikian, Juanda menegaskan bahwa perjuangan belum usai. “Kami memang menemui jalan buntu. Tapi kami masih mencari celah, agar kebenaran di tubuh PKB bisa terwujud. Jelas-jelas muscab yang telah terselenggara itu melanggar AD/ART,” ucapnya.

Pelanggaran AD/ART yang dimaksud diantaranya tidak kuorumnya peserta muscab. Namun hasilnya tetap saja dianggap sah dan diteruskan ke DPP.

“Tapi sampai sekarang kan belum ada SK (surat keputusan) resminya dari DPP. SK kepengurusannya pun belum turun. Kami masih menunggu itu,” ucapnya.

Sebelumnya Juanda menyatakan tidak mengakui hasil Muscab PKB Bandarlampung yang menetapkan Robiatul Adawiyah (Dwi) sebagai ketua DPC.

Juanda menyebut jika Muscab tersebut abal-abal, lantaran mekanisme peralihan pimpinan sidang Muscab yang dipimpin utusan DPP PKB ke pimpinan sidang yang baru utusan DPW PKB Lampung tidak sesuai mekanisme organisasi.

Selain itu, sempat tersebar kabar bahwa Muscab PKB Kota Bandarlampung yang digelar pada 6 Maret 2021 telah dikotori dengan aksi politik uang.

Tujuannya, agar kepemimpinan PKB Kota Bandarlampung yang baru mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di kota setempat.

Informasi itu dibeberkan oleh mantan Ketua Badan Saksi dan Pemenangan (BSP) PKB Kota Bandarlampung, Yuridis Mahendra kepada harianmomentum.com, Sabtu (14-3-2021).

“Pasca terselenggaranya muscab, ketua terpilih Robiatul Adawiyah memanggil pengurus DPAC untuk meminta tanda tangan kesepakatan hasil muscab,” kata Yuridis.

Bagi DPAC yang mau tandatangan atau sepakat dengan kepengurusan yang baru, mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya.

“Informasinya, nilai uang yang diterima bervariatif. Ada yang Rp500 ribu, dan ada yang Rp750 ribu per orang,” beber Yuridis.

Menurut dia, mayoritas pengurus DPAC telah mengetahui adanya politik uang tersebut. “Uang tersebut untuk apa saya tidak tau. Tapi yang jelas hasil muscab itu kotor,” tegasnya.

Ketua DPAC Tanjungkarang Pusat (TkP), Ihsan Nuhi membenarkan adanya pembagian sejumlah uang bagi pengurus yang menandatangani hasil muscab.

“Ada teman DPAC nelepon saya untuk hadir di Ayam Penyet Surabaya. Itu nelepon bukan perihal tandatangan, tapi ngajak makan siang bersama dan ngobrol masalah pekerjaan. Ternyata sampai sana sudah ramai dan disuruh tandatangan,” kata Ihsan saat dikonfirmasi melalui telepon.

Di hari yang sama, Ihsan juga ditawarkan untuk mendapat sejumlah uang melalui sambungan telepon dan pesan whatsapp. Syaratnya mau tandatangan, menyetujui hasil muscab dan kepengurusan yang baru dibawah kepemimpinan Robiatul Adawiah.

“Saya juga ditawarkan, tapi saya tidak mau terima. Karena saya tidak cari uang di PKB, dan menurut saya kepemimpinan ketua kami (Juanda, red) tabayun meski tidak memberi uang,” ungkapnya.

Sayangnya, sudah hampir sebulan polemik tersebut terjadi, namun para pengurus DPW PKB Lampung lebih memilih bungkam (diam) atau tidak mau berkomentar. Begitu juga dengan Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia.

Ketua DPC PKB yang dipilih dalam Muscab di Kota Bandarlampung Robiatul juga melakukan hal yang sama. Enggan untuk menyampaikan tanggapannya ke media massa terkait polemik tersebut.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi