MOMENTUM, Liwa--Puluhan orang mengatasnamakan aliansi Pemuda Peduli Petani Lampung Barat geruduk kantor bupati, Rabu (25-5-2021).

Dalam aksinya, massa menyampaikan empat tuntutan kepada Pemkab Lambar. Pemkab diminta segera melakukan pengawasan, pengawalan secara intensif dan mengevaluasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Pemkab diminta membuat kebijakan terkait stabilitas harga standar minimum secara online.

Ketiga, pemerintah segera menyediakan wadah penampungan hasil pertanian dalam lingkup yang besar sehingga mampu mengakomodir seluruh hasil pertanian di wilayah Lambar.

Terakhir, pemerintah diminta menyediakan badan usaha milik daerah (BUMD) sehingga hasil pertanian dapat dikelola, dikemas dan didistribusikan di pasar modern, pasar tradisional dan bekerjasama dengan perusahaan produksi. Wadah ini juga akan menjadi lapangan pekerjaan baru yang diisi masyarakat asli Lambar.

Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Petani Lambar, Putra Ari Utama mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait tidak stabilnya harga komoditas sayur-mayur di Kabupaten Lampung Barar (Lambar).

Menurut dia, tidak stabilnya harga menyebabkan banyak petani yang akhirnya membuang hasil tanam mereka. Sehingga, banyaknya petani yang merugi akan kondisi itu.

Dalam orasinya, Korlap mengatakan, banyak petani yang menagis dengan kondisi saat ini. Tanaman para petani kini tidak ada harganya. Sehingga banyak petani yang terpaksa membuang tanamannya.

Putra juga menuntut peran Pemkab Lambar dalam menyelesaikan ketidakstabilan harga komoditas sayur-mayur di daerah setempat. Masyarakat menggantungkan hidup dengan bertani. Tidak adanya harga setiap panin tentu berpengaruh dalam kelangsungan hidup para petani.

"Saya bangga jadi anak petani, tetapi jangan hanya selogan saja. Di luar sana masih banyak petani yang merupakan orangtua kita menangis dengan kondisi saat ini," katanya.

Menurut dia, ada tiga poin penting yang mengakibatkan anjloknya harga saat panen. Pertama, kurangnya pengawasan dan evaluasi terkait penyaluran bantuan sarana prasarana produksi pertanian sehingga tidak tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Kedua, terjadi fluktuasi sehingga mempengaruhi stabilitas serta tidak adanya kebijakan stabilisasi harga sehingga banyak kerugian dialami masyarakat. Akibatnya, tidak sesuai antara modal tanam dengan keuntungan hasil panennya.

Ketiga, tidak ada yang menjamin penjualan hasil pertanian sehingga mengakibatkan banyak yang terbuang tanpa terjual.(**)

Laporan: Sulemy

Editor: Agus Setyawan