MOMENTUM, Bandarlampung-- Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Lampung dipastikan bakal ditunda. Keputusan penundaan Musda itu diambil DPP lantaran situasi pandemi covid-19 yang saat ini makin tidak menentu.

“Informasi terakhir bukan tidak ada musda, tapi karena suasana Covid-19 yang semakin tidak menentu, DPP mengambil kebijakan kalau Musda ditiadakan terlebih dahulu,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Hanifal saat diwawancarai di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (4-8-2021).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung ini menuturkan, sampai saat ini sudah ada sekitar enam daerah yang telah melaksanakan Musda dan saat ini dihentikan sementara.

Meski belum memiliki jadwal pasti, Hanifa menegaskan, Musda Partai Demokrat akan tetap dilaksanakan.

“Musda tetap ada, tapi kapan apakah tahun depan kita nggak tahu. Karena ini kewenangan DPP,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini.

Terkait jabatan M. Ridho Ficardo sebagai ketua DPD yang akan berakhir pada Agustus ini, dia mengatakan, jabatan ketua bakal diperpanjang.

"Diperpanjang, atau bisa saja langsung ditetapkan menjadi ketua definitif sampai 2026. Tergantung suasana pandemi sekarang. Tapi ini kebijakan DPP,” bebernya.

Lebih lanjut, Hanifal memastikan tidak akan ada riak-riak antar kader jika DPP sudah mengeluarkan kebijakan.

"Kita kan satu komando, asal sesuai dengan peraturan organisasi. Dan Musda ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan itu tergantung kebijakan DPP,” jelasnya.

Hanifal menambahkan, sudah ada beberapa kader, baik internal maupun eksternal yang sudah bermunculan dan berpotensi memimpin DPD Partai Demokrat Lampung.

“Seperti ada Umar Ahmad, Raden Adipati, Dendi Ramadhona, atau bisa jadi Hanifal,” selorohnya.(**)

Laporan: Ira Widya

Editor: Agus Setyawan