MOMENTUM, Panaragan--Penolakan pembangunan pertashop atau stasiun mini bahan bakau minyak (BBM) di Tulangbawang Barat masih berlanjut.

Sepuluh warga perwakilan pedagang eceran BBM pada Kamis (12-8-2021), mendatangi gedung DPRD Tulangbawang Barat atau Tubaba. 

Kedatangan pedagang didampingi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP),  Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Tubaba, dan dua anggota Polres Tubaba.

Mereka disambut sejumlah pimpinan DPRD Tubaba di ruang rapat Komisi III. Antara lain, Wakil Ketua I dan II DPRD Tubaba, Busroni, dan Joko S.Kuncoro, Ketua Komisi I Yantoni, Ketua Komisi II Sudirwan, Ketua Komisi III Paisol, serta anggota DPRD Sobri dan Sukardi K.

Baca juga: Pedagang BBM Eceran Tolak Pembangunan Pertashop di Panaraganjaya

Menurut Yantoni, sebelumnya, para pedagang eceran terebut telah memprotes pembangunan petrashop. 

"Terima kasih kepada para pedagang ecer BBM yang telah datang untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Sebelumnya, dia telah menerima pemberitahuan penolakan pertashop yang berdekatan dan diduga  dimonopoli pengusaha. "Bahkan diduga (pengusaha itu) telah menutup akses bagi masyarakat yang berniat membangun pertashop," kata Yantoni saat memimpin rapat. 

Sedangkan Sudirwan meminta pemerintah daerah memperhatikan perekonomian pedagang ecer BBM.

"Bukan kita menolak pertashop. Program pemerintah pusat justru kita sambut baik demi kesejahteraan masyarakat luas. Tetapi pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kondisi riilnya di lapangan. 

Jangan justru satu pertashop dibangun, membunuh ratusan pedagang kecil karena tidak ada aturan tegas tentang jarak antar-pertashop," katanya.

Dia juga meminta terbuka soal perizinan sehingga tidak dimonopoli pengusaha tertentu.

Bahkan, Ketua Komisi III Paisol meminta pemerintah tegas jika benar ada oknum pengusaha yang memonopoli usaha tersebut. 

"Setelah mendengar aspirasi pedagang ecer, program pertashop harus memperhatikan kondisi di lapangan dan nasib pedagang kecil," katanya.

Karena itu, Wakil Ketua I DPRD Busroni menyatakan akan menindaklanjuti persoalan pembangunan dan penolakan pertashop.

"Intinya, stop pembangunan pertashop di Tubaba jika tidak sesuai aturan bahkan terindikasi dikuasai oleh oknum pemodal," katanya.

Menurut dia, dalam waktu dekat, DPRD Tubaba akan turun ke lapangan bersama dinas terkait dan masyarakat untuk menertibkan pertashop yang berdekatan atau tidak sesuai perizinan. (*)

Laporan: Solihin

Editor: M Furqon.