MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi X DPR RI mendukung perluasan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal di Lampung.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda usai membuka workshop Pendidikan Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran yang diselenggarakan di Aula Sai Bumi Ruwa Jurai, LPMP Lampung, Kamis (23-12-2021).

"Kita apresiasi atas inisiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal pendidikan antikorupsi," ujar Syaiful Huda.

Dia mengatakan, adanya muatan lokal pendidikan antikorupsi di Lampung menjadi salah satu bentuk akselerasi penanaman nilai kejujuran sejak dini.

Menurut Syaiful, pihaknya mendorong agar pelaksanaan muatan lokal antikorupsi ini bisa diperluas di Provinsi Lampung dan juga provinsi lainnya.

"Kita harapkan provinsi lain bisa mengadopsi ini. Jadi mata pelajaran antikorupsi bukan jadi mata pelajaran selingan atau sisipan, tapi jadi mata pelajaran tetap muatan lokal," tuturnya.

Dia melanjutkan, selain itu untuk memperluas praktek penanaman pendidikan antikorupsi sejak dini, pihaknya juga akan memfasilitasi dan mendorong mata pelajaran pendidikan antikorupsi dapat masuk dalam dapodik.

"Akan kita dorong agar mata pelajaran ini masuk dapodik, karena masuk muatan lokal waktu pembelajaran bisa dua jam dalam satu pekan," kata dia.

Sebagai informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung mencatat telah ada sebanyak 13 kabupaten dan kota di daerahnya telah menerapkan mata pelajaran pendidikan antikorupsi sebagai muatan lokal di sekolah sejak semester lalu.

Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu menjadi dua daerah dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang masih memilih menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran sisipan, dan dalam waktu dekat pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal akan secara menyeluruh dilakukan di Lampung. (*)

Laporan: Ira

Editor: M Furqon.