MOMENTUM, Gedongtataan--Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mengalokasikan 40 persen Dana Desa (DD) tahun 2022 untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pesawaran, total DD tahun 2022 untuk kabupaten setempat mengalami penurunan hingga Rp5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun ini, total dana desa untuk Pesawaran hanya Rp151 miliar. Jumlah itu menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp156 miliar," kata Kepala DPMPD Kabupaten Pesawaran Zuriadi, Rabu (26-1-2022).

Penurunan itu, lanjut dia, karena adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Terkait pengalokasian 40 persen DD untuk program BLT, menurut dia, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 104 tahun 2021 tentang penyaluran DD. 

"Tidak ada kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat terhadap Perpres tersebut. Dengan begitu pemerintah desa wajib menganggarkan DD dengan besaran yang telah ditetapkan untuk progam BLT-DD," terangnya.

Meski demikian, penggunaan 40 persen DD untuk BLT itu, tetap tergantung kondisi di masing-masing desa. Pemerintah desa diminta tidak memaksakan penerima bantuan tersebut, harus ada hingga mencapai ketentuan 40 persen.

"Meskipun ada kalimat 40 persen, tetapi tidak berarti pemerintah desa serta merta harus mengada-adakan penerima BLT-DD hingga tercapai 40 persen. Kalau nyatanya di desa tersebut hanya ada beberapa masyarakat yang berhak menerima. Ya, itulah yang diberikan. Tidak boleh diada-adakan penerimanya hanya untuk mencapai ketentuan 40 persen," jelasnya.

Dia mengimbau seluruh pemerintah desa segera melakukan pendataan penerima BLT agar penyaluranya tepat sasaran. 

"Intinya, pemerintah desa dalam menyalurkan BLT-DD harus sesuai dan tepat sasaran, sesuai ketentuan calon penerima. Jangan ada masyarakat yang tidak layak justru mendapat BLT-DD hanya karena ingin mencapai 40 persen," tegasnya.

Pada tahun 2021, realisasi penyaluran BLT-DD di Pesawaran mencapai 6.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 144 desa, dengan total  anggaran mencapai Rp21 miliar.

Sedangkan untuk tahun 2022, total anggaran BLT DD mencapai Rp60 miliar atau naik tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. (**)