Harianmomentum.com--Jajaran organisasi perangkat  daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar)  menggelar rapat koordinasi bersama Kepolisian Sektor  Pesisir Tengah dan pengelola tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kabupaten setempat, Selasa (17/10).

Rapat yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesibar itu, membahas distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang memicu permasalahan masyarakat.

“Selama ini banyak oknum yang melakukan pengecoran BBM Premium dengan modus mengisi di SPBU menggunakan mobil atau motor secara berulang-ulang. Masalah ini yang dikeluhkan masyarakat. Karena itu, kita bahas melalui rakor ini,” kata  Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Pesibar Jon Edwar pada harianmomentum.com.

Pada rapat itu, tiga pengelola SPBU mengusulkan penghapusan distribusi BBM premium di Kabupaten Pesibar.

"Kalau premium tidak dihapus akan terus menimbulkan masalah," kata  Arif pengawas SPBU 23-348-118 Pekon Bangunnegara Kecamatan Pesisir Selatan.

Dia berharap, Pemkab Pesibar dapat menindaklanjuti usulan tersebut kepada Pertamina. "Mudah-mudahan p usulan dihapusnya suplai BBM bersubsidi jenis premium ini dapat segera ditindaklanjuti ke Pertamina," harapnya.

Hasil rakor tersebut memutuskan dua opsi: Pertama menyampaikan usulan penghapusan premium kepada bupati untuk ditindaklanjuti ke Pertamina. Kedua pengaturan distribusi BBM premium kepada masyarakat.

"Bupati saat ini masih belum berada di Pesibar, artinya selama laporan usulan tersebut belum naik ke meja bupati dan belum ditindaklanjuti ke Pertamina pusat, maka kebijakan yang akan diterapkan terkait distribusi BBM jenis premium untuk kendaraan pengecor mobil dibatasi maksimal 35 liter dan motor 10 liter,” kata Jon. (asn)