Harianmomentum.com--Kejaksaan Negeri  (Kejari) Lampung Utara mengelar pertemuan dengan 31 kepala desa (kades) di kabupaten setempat, Rabu (128/10). 

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor Kejari itu membahas tidak lanjut memoradum of understanding atau nota kesepahamn kerjasama bidang hukum antar kedua pihak.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejar Lampura Rysydi Sastrawan, mengatakan sejak ditandatangani MoU tersebut beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada bentuk nyata kerjasama yang dilakukan para kepala desa dengan  pihak kejaksaan. 

“Pertemuan ini untuk mempertegas penyatuan presespi tindak lanjut MoU dengan para kepala desa,” kata Rusydi mewakili Kejari Lampura Sumarman.

Da menerangkan, prinsip dari MoU itu membahas dan membantu permasalah desa yang berkaitan dengan hukum. 

"Yang sulit kita lakukan merubah pandangan orang, seperti jika ada kades yang datang ke lejaksaan itu pengertianya diperiksa.Memang itu benar, tetapi ada juga bidang Datun yang memang tempatnya bidang pelayanan hukum," terangnya.

Dia melanjutkan, dari  32 desa di Kabupaten Lampura, baru 31 kepala desa yang telah menandatangani MoU kerjasama bidang hukum dengan kejari setempat.

“Dari 31 desa yang telah MoU, baru empat desa yang aktif meminta pendapat dan bantuan hukum ke kejari,” ungkapnya.

Di tempat sama, Kades Simpangabung, Kecamatan Abung Barat Tarmizi, menyambut baik agenda tersebut. Menurut dia, pertemuan itu lebih memperjelas bentuk kerjasama antar kedua pihak.

 "Ya senang di sini ada keterbukaan dengan begitu segala permasalahan desa bisa diantisipasi sebelum terjadi kesalahan. Banyak kepala desa minim pengetahuan soal hukum,” ungkapnya.(ysn)