MOMENTUM, Sukadana--DPRD Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamtim Ariyan Putra Marga itu juga dihadiri Bupati Muhammad Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Azwar Hadi dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah setempat, Jumat (3-6-2022) 

Fraksi PDIP melalui juru bica Miswanto dalam pandangan umum atas LPP APBD tersebut menyampaikan apresiasi pemkab setempat atas raihan opini wajar tanpa pengecualian untuk keempat kali berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Lampung. Namun, pemkab tetap diminta untuk lebih mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD.

"Opini WTP tak menjamin bebas korupsi. Karena itu, harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan lebih banyak melakukan kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Miswanto.

Hal senada disampaikan fraksi PKB. melalui juru bicaranya Wajid Husni, fraksi PKB meminta, pemkab semakin transparan dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan masyarakat.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Wiwik Yuliana justru menilai, realisasi APBD Kabupaten Lamtim tahun 2021 menunjukkan kemunduran. Setidaknya itu terlihat dari realisasi pendapatan dan belanjan yanglebih rendah dibanding tahun anggaran 2020.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Demokrat Mursalin menyatakan mendukungk pengesahan rancangan peraturan tentang LPPA.

Juru bicara Fraksi Gerindra Purwianto mengkritisi rendahnya realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021. "Kami minta kejelasan mengapa realisasi PAD rendah,"kata Purwianto.

Sedangkan juru bicara Fraksi PKS Awal Riadi berharap, raihan  opini WTP  dapat terus dipertahankan. Pemkab juga diminta lebih maksimal menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). 

"Semakin tinggi capaian PAD, semakin leluasa pemkab mengalokasikan anggaran untuk pembangunan," harapnya. (**)