Harianmomentu.com--DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) meminta inspektorat setempat, tidak hanya fokus mengawasi dan melalukan pemeriksaan  terhad hasil program pembangunan di desa.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi A DPRD Lamsel Saiful Anwar, saat pembahasan tingkat komisi  APBD-Perubahan tahun 2017, Rabu (23/09). Menurut dia, inspoektorat juga harus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksaan program di seluruh satuan kerja pemkab setempat.

“Saat ini hampir semua mata mulai dari pemerintah (inspektorat), para penegak hukum, LSM, dan media seolah hanya terfokus kepada para kepala desa yang menerima dana desa (DD).  Padahal, DD yang diterima desa lebih kecil dibanding anggaran yang dikelola satuan kerja,” kata Saiful.

Dia melanjutkan, DD yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk seluruh desa di Kabupaten Lamsel hanya Rp260 milliar.
 

"Angka itu jauh lebih kecil, jdibandingkan dengan dana yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Itu perlu perhatian khusus, agar tidak kecolongan,” pintanya. 

Menanggapi itu,  Kepala Inspektorat Lamesl Joko Sapta Prihandaya mengatakan, tetap berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsi. “Kami tidak akan pandang bulu dan akan tetap kami lakukan pengawasan dan pemeriksaan,” tegasnya. (bob)