Harianmomentum.com--DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2017, menjadi Peraturan Daerah (perda).

Pengesahan ranperda tersebut, dilakukan melalui rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Jumat (25/8). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lamsel Fahrurrozi didampingi Wakil Ketua II Supriyanto Hutagalung dan Wakil Ketua III Roslina.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jenggis Khan Haikal  pada paripurna tersebut memberikan sejumlah masukan kepada Pemkab Lamsel.

"Dinas yang mengalami penambahan dan pengurangan anggaran mau pun yang tidak, agar dapat memperbaiki RKA-SKPD yang disesuaikan dengan program kerja. Kegiatan dilaksanakan sesuai amanah: tepat guna, tepat sasaran, efesien, efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat," kata Jenggis Khan.

Dia melanjutkan, Banggar DPRD meminta  Pemkab Lamsel untuk mengakomodir warga yang belum terdaftar sebagai perserta program jaminan kesehatan sosial (JKN). 

“Pemkab harus berkoordinasi dengan BPJS selaku penyelenggara JKN untuk mengakomodir warga yang belum memilki kartu JKN,” pintanya.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum diminta  lebih awal menyusun program tahun 2018, sehingga dengan rogram fisik sudah dapat dimulai pada awal tahun anggaran.

Bupati Lamsel Zainudin Hasan dalam sambutannyamengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD yang telah berkerja keras, untuk mengesah Raperda APBD-P menjadi Perda.

"Saran maupun kritikan para anggota  DPRD, akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program kerja yang  akan datang,” kata bupati.

Persetujuan Pengesahan Ranperda APBD-P Tahun 2017 itu ditandai dengan penandatanganan naskah ranperda oleh  para wakil ketua DPRD dan Bupati Lamsel.

Total pendapatan Kabupaten Lamsel  dalam  APBD-P Tahun 2017 mencapai Rp2,006 triliun dengan total belanja Rp2,1 triliun lebih. (bob)