MOMENTUM, Bandarlampung-- PHE OSES melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung guna menindaklanjuti penanganan ceceran minyak di pesisir perairan Lampung Timur. 

Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel, Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, pengelolaan lapangan migas lepas pantai memiliki banyak tantangan.

Bambang menuturkan, menurut pengamatan mereka, upaya antisipasi melalui Departemen Operasi SKK Migas, jalur pipa bawah laut secara rutin dan penanganan yang dilakukan oleh PHE OSES sudah mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) di bidang hulu migas.

Perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung Yusnili mengatakan, saat ini tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang muncul.

"Jika hasil studi membuktikan adanya kerugian, PHE OSES akan diminta untuk bertanggungjawab," ujar Yusnili melalui rilis yang diterima harianmomentum.com, Jumat (5-8-2022).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati dalam audiensi tersebut meminta PHE OSES untuk meningkatkan frekuensi evaluasi dan maintenance pipa bawah laut, serta memberikan perhatian khusus pada mangrove dan memastikan tumbuhan serta burung di area tersebut tidak terdampak.

Menanggapi hal tersebut, Agus Suprijanto mewakili Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina memastikan PHE OSES akan patuh pada tahapan yang dijalankan oleh KLHK.

“Setelah hasil analisa lingkungan dari KLHK keluar dan disampaikan kepada kami, tentu saja kami akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan," tutur Agus.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur Moch Jusuf mengapresiasi penanganan juga tanggapan yang cepat dari PHE OSES hingga kondisi pesisir pantai kembali bersih dan tidak ditemukan adanya ikan yang mati.

“Kami berharap penanganan ini berjalan secara berkelanjutan dan dipantau secara terus menerus sehingga dampak ke masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin," pungkasnya.(**)