Harianmoementum.com--Kepolisian Sektor (Polsek) Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung menggelar sosialisasi prorgam Pencegahan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa (DD). 

Kegiatan yang diikuti 40 peratin (kepala desa) dari empat kecamatan itu berlangsung di markas polsek (mapolsek) setempat, Rabu (25/10).

Kapolsek Pesisir Tengah Kompol. Fery Anda Eka Putra mengatakan program Pencegahan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa merupakan hasil memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi,  Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Intinya MoU ini untuk memperkuat pengawasan dana desa. Kita ketahui Polri punya unit sampai ke desa atau pekon untuk ikut mengawasi," kata kapolsek.

Dia menerangkan, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi: pemantapan dan sosialisasi aturan terkait pengelolaan DD sert a penguatan pengawasan pengelolaan program tersebut. Kemudian: bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa dan fasilitasi penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan DD.

“MoU juga mencakup pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Nota kesepahaman berlaku tersebut berlaku selama dua tahun," terangnya.

Menurut kapolsek, nantinya para Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  (Babinkamtibmas) akan terlibat langsung dalam sosialisasi dan pengawasan pengelolaan DD. “Rekan-rekan Babhinkamtibmas akan ikut memfasilitasi penggunaan dana desa  serta pengawasannya,” jelasnya.

Sosialisasi tersebut juga menghadirkan nara sumber Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat Arif Mufti. (asn)