MOMENTUM, Waykanan--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak kebijakan Pemerintah soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kali ini, penolakan disampaikan Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Waykanan saat rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan tahun 2022.

Sidang yang dilangsungkan di ruang rapat utama DPRD setempat, Kamis (8-9) diwarnai dengan penolakan kenaikan harga BBM.

Dalam pandangan umum, Hamim Akbar, mewakili fraksi PKS menyerukan penolakan kenaikan BBM yang sangat merugikan masyarakat.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," ujarnya.

Sambil mengakat papan penolakan kenaikan BBM , yang langsung disambut tepuk tangan yang meriah dari peserta sidang paripurna.

Anggota DPRD Waykanan Hamim Akbar, meyakini kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan pada sektor transportasi. Karena baik angkutan penumpang maupun barang tak bisa mengelak menaikkan tarif setelah harga BBM naik.

“Sektor transportasi akan menjadi sektor yang paling cepat terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM, yaitu naiknya tarif. Akibatnya masyarakat harus membayar lebih mahal untuk naik angkutan umum, ataupun kirim barang. Kami, sangat prihatin, padahal kondisi ekonomi rakyat belum pulih sepenuhnya,” ujar politisi asal PKS itu.

Hamim  memastikan kenaikan tarif sektor transportasi akan diikuti dengan reaksi berantai kenaikan sektor lainnya terutama yang langsung berhubungan dengan rakyat.

Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi memperlihatkan kebijakan pemerintah saat ini tidak berempati dengan kondisi rakyat kecil. Akan banyak masyarakat yang masuk ke angka garis kemiskinan. Itu sebabnya kami dari fraksi PKS, tegas menolak kenaikan harga BBM dalam kondisi seperti ini,” tutupnya.

Setelah sidang Paripurna DPRD Kabupaten Waykanan Hamim Akbar dan kawan-kawan ikut menyerukan menolak kenaikan BBM bersama mahsiswa yang tergabung dalam PMII wilayah setempat.

Selanjutnya ikut mendampingi mahasiswa PMII berdialog ke Ketua dan Wakil Ketua DPRD Waykanan agar seruan mereka menolak kenaikan BBM ini disampaikan ke Anggota DPR RI dan Pemerintah Pusat.(**)