MOMENTUM, Kotaagung--Tenaga kesehatan (nakes) honorer dan nonnakes di Kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes mendatangi gedung DPRD Tanggamus, Kamis 22 September 2022.

Rombongan nakes tersebut diterima Ketua Komisi IV Johny Wahyudi dan anggota Komisi IV Joni Ansonet dan Piter Anderson. Kemudian melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD di ruang sidang.

Dalam pertemuan itu dihadiri Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus Bambang Probo Sampurno, Kepala Bidang Formasi dan Mutasi, Prayitno dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Diskes) Tanggamus Nasrullah.

Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Nurul Azmi menyampaikan tentang nasib mereka. Terkait dengan keputusan pemerintah pada 2023 yang meterapkan bahwa pegawai pemerintah hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Yang ingin kami sampaikan kepada Komisi IV DPRD ini mengenai nasib honorer nakes dan non nakes. Tahun ini informasinya hanya merekrut PPPK sebanyak 47 orang. Sementara jumlah seluruh honorer nakes dan non nakes di Kabupaten Tanggamus ada 732 orang," katanya.

Menurut dia, jumlah nakes tersebut sangat jauh dibandingkan dengan perekrutan PPPK dari tenaga pendidikan yang jumlahnya ratusan orang dan sudah dua kali dibuka perekrutan. Sedangkan nakes baru satu kali ini. "Jadi tolonglah kepada bapak dewan perjuangan nasib kami," kata Nurul Azmi.

Senada diungkapkan Harmoko salah satu anggota FKHN yang menilai ada kesenjangan antara tenaga pendidikan dengan kesehatan. Menurut dia, selama dua tahun pada saat situasi pandemi Covid-19. Beban kerja nakes dan non nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang jauh lebih berat dan berisiko.

"Semenjak jadi nakes kami tidak ada hari libur. Waktu kasus Covid sedang tinggi-tingginya, kami bekerja harus pakai hazmat (pakaian alat pelindung diri)," katanya.

"Bekerja siang malam dan penuh risiko, banyak rekan kami yang meninggal demi menjadi garda terdepan dalam pelayanan Covid 19. Maka dari itu harapan kami agar dewan dapat memperjuangkan status kami menjadi PPPK dan upah kami dapat disetarakan,"kata dia.

Menanggapi aspirasi dari FKHN tersebut, Johny mengatakan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Anggota DPR RI dan DPD RI dapil Lampung. Ia juga menyebut bahwa pemerintah kabupaten juga telah berupaya dalam memperjuangkan nasib honorer agar diangkat menjadi PPPK.

"Untuk perbedaan alokasi antara tenaga pendidikan dan nakes, karena anggaran, karena kita tahu bahwa, sekarang situasi pandemi Covid 19 dan sekarang dalam upaya pemulihan. Apa yang menjadi aspirasi FKHN, kami DPRD akan memperjuangkannya,"ucap Johny.

Sementara Prayitno mengatakan bahwa aspirasi dari para honorer nakes tersebut akan diperjuangkan di pemerintah pusat. Menurut dia, lebih banyaknya alokasi PPPK untuk tenaga guru, karena berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat lebih dulu memfokuskan untuk perekrutan tenaga pendidikan.

"Pemerintah pusat memang fokus dulu untuk tenaga pendidikan, ini dibuktikan dengan pembukaan rekrutmen dari 2019 hingga 2021. Tahun 2022 ini juga di buka lagi. Setelah tenaga guru barulah secara bertahap untuk tenaga kesehatan,"ujar Prayitno mewakili Kepala BKPSDM Tanggamus Aan Derajat.

Dilanjutkan Prayitno, sebagai wujud perhatian dari pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka bupati Tanggamus membawa aspirasi para pegawai non ASN ke Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

"Ibu bupati hari ini bicara di forum APKASI untuk memperjuangkan pegawai non ASN bukan hanya untuk nakes saja. Tahun ini memang untuk nakes kita dapat alokasi 47 dari 54 yang kita usulkan, hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata dia. (*)