MOMENTUM, Gunungsugih -- DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Tahun 2022.

Rapat dipimipin Ketua DPRD Lamteng Sumarsono. Dihadiri Bupati Lamteng Musa Ahmad bersama Sekda Nirlan, para asisten, dan para kepala organisiasi perangkat daerah (OPD). Juga, para anggota wakil rayat setempat.

Dalam menyampaikan Pengantar Nota Kuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, Bupati Musa Ahmad memaparkan berbagai persoalan, meliputi infrastruktur, penanganan inflasi dan lainnya.

"Tentu, kita berharap anggaran perubahan ini segera disahkan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan baik ekonomi dan lainnya," kata Musa Ahmad, Rabu (28/9/2022).

Musa menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 ayat (2) bahwa perubahan APBD dapat dilakukan antara lain karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Lalu, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Musa juga mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu faktor pemicu tingginya laju inflasi di Indonesia. Karena, secara langsung kenaikan harga BBM berpengaruh pada kenaikan harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok lainnya secara umum.

Dalam upaya menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan recofushing program  perangkat daerah sebesar dua persen dari dana transfer umum.

Lebih lanjut, dia berharap kepada para anggota DPRD Lampung Tengah untuk bersama-sama mencermati dan membahas Rancangan Perubahan APBD ini,  sehingga dapat dirumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menargetkan menargetkan akan menyelesaikan pembahasan anggaran perubahan ini secepatnya. Mengingat ini untuk kesejahteraan masyarakat. (*)