MOMENTUM, Telukpandan-- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penilaian Desa Antikorupsi di Desa Hanura, Telukpandan.

Desa tersebut mewakili Provinsi Lampung sekaligus satu dari sepuluh desa di Indonesia yang terpilih menjadi desa antikorupsi.

Arinal berpesan, untuk terus meningkatkan ekpnomi kerakyatan warga setempat melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan pemkab Pesawaran.

"Ekonomi kerakyatannya harus ditingkatkan, kalau ekonominya bagus tentu semua bagus, saya kira juga akan berpengaruh terhadap kinerja aparat desa untuk terus berkomitmen melawan korupsi," ujar Gubernur Arinal, didampingi Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, saat meninjau pelaksanaan penilaian desa antikorupsi Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Selasa (11-10-2022).

Selain ekonomi kerakyatan sambung Gubernur, di bidang pendidikan, kegiatan agama serta infrastruktur agar terus ditingkatkan guna menuju Lampung Berjaya.

"Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada tim penilai KPK RI, bersama Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati, hadir disini," tandasnya.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyebut pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari membangun budaya antikorupsi di desa-desa.

"Kita melihat bahwa Kabupaten Pesawaran punya role model dalam rangka pencegahan korupsi, dan membuat kultur-kultur pencegahan korupsi sampai dengan tingkatan desa maupun di lingkungan rumah tangga," tuturnya.

Diketahui, Desa Hanura merupakan percontohan tata kelola pemerintah desa mengunakan sistem digital, sehingga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal itu juga sejalan dengan program Dendi Ramadhona pada periode kedua kepememimpinannya, yakni: desa digital ataupun smart village.(**)