MOMENTUM, Kotaagung -- Pemkab Tanggamus melakukan kesiapsiagaan bencana alam dengan membentuk tujuh gugus tugas atau klaster.

Menurut Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, kesiapsiagaan dilakukan karena kondisi alam Tanggamus rawan bencana alam. Seperti banjir dan tanah longsor.

Karena itu, Tanggamus harus siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi pada saat curah hujan tinggi. Menurut Dewi, puncak musim hujan di Kabupaten Tanggamus, menurut BMKG Lampung terjadi pada November 2022 untuk wilayah barat dan Januari 2023 untuk wilayah timur.

"Kondisi alam kita rawan bencana banjir. Seperti yang terjadi pada Juli dan Agustus 2022. Karena itu, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana sebelum datang puncak musim hujan," katanya.

Dikatakan, BMKG mengeluarkan Siaran Pers pada 8 Oktober 2022. Berdasarkan analisisnya, Kabupaten Tanggamus dalam beberapa waktu ke depan berpotensi terjadi peningkatan cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir/kilat dan angin kencang serta gelombang tinggi.

Sementara, berdasarkan data BPBD Tanggamus, selama tahun 2002–2022, ancaman bencana hidrometeorologi terus meningkat. Bahkan, 90 persen bencana di Kabupaten Tanggamus merupakan bencana hidrometeorologi.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Semaka, Wonosobo, Bandarnegeri Semuong, Cukuhbalak, Limau, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Ulubelu dan lain-lain.

Bencana hidrometeorologi mengakibatkan rusak dan terendamnya rumah warga, gedung sekolah, jembatan, lahan pertanian, tambak, kolam, termasuk ruas jalan lintas barat.

Padahal, kata Dewi, penanggulangan bencana terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kondisi sumber daya, kualitas lingkungan dan kependudukan.

Sementara kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan upaya mengurangi resiko dampak bencana. Penanggulangannya, dilakukan secara berjenjang mulai dari level paling bawah yaitu RT sampai level paling tinggi yaitu nasional.

Pembentukan tujuh gugus tugas, kata Dewi, untuk membentuk sistem komando tanggap darurat bencana serta memudahkan identifikasi:  “Siapa Berbuat Apa”. Juga, menghindari tumpang tindih agar penanganan bencana berjalan dengan efektif, cepat, tepat dan efisien.

Berikut pembagian bidang atau klaster dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Tanggamus:

Pertama, Klaster Pos Komando (Posko). Koordinator klaster adalah BPBD, dengan anggota Polres Tanggamus, Kodim 0424/Tanggamus, Dinas Kominfo, Dinas Capil, BMKG, BPS, dan RAPI.

Kedua, Klaster Sarana dan Prasarana. Koordinator klaster adalah Dinas PUPR, dengan anggota Kodim 0424/, Polres Tanggamus, Sat. Pol. PP., Dishub, PLN, Telkom, Pertamina, Destana, Sibat, Senkom, MDMC, serta Relawan dari berbagai unsur lainnya.

Ketiga, Klaster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi (PPE). Koordinator klaster adalah Basarnas, dengan anggota Polairut, TNI-AL, BPBD, Damkar, PMI, Pramuka, serta Relawan dari berbagai unsur lainnya.

Keempat, Klaster Pengungsian. Koordinator klaster adalah Dinas Sosial, dengan anggota Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Tagana, Pramuka, PKK serta Relawan dari berbagai unsur lainnya.

Kelima, Klaster Logistik. Koordinator klaster adalah BPBD, dengan anggota Polres Tanggamus, Kodim 0424/Tanggamus, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindagkop, PDAM, serta Relawan dari berbagai unsur lainnya.

Keenam, Klaster Kesehatan. Koordinator klaster adalah Dinas Kesehatan, dengan anggota RSUD Batin Mangunang, RS Panti Secanti, Puskesmas dan PMI.

Ketujuh, Klaster Pendidikan. Koordinator klaster adalah Dinas Pendidikan, dengan anggota Kantor Kemenag dan Pramuka. (*)