MOMENTUM, Panaragan -- Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan manusia selalu menjadi merupakan permasalahan serius dan isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, kerja sama dan korrdinasi yang baik antara unit pelaksana teknis dan lembaga terkait.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tubaba, Mun Yati, mewakili Penjabat Bupati Tubaba Zaidirina dalam pertemuan koordinasi lintas sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Peremuan dan Anak (KTPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pertemuan berlangsung di Tiyuh/Desa Tirtamakmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Selasa, 25 Oktober 2022.

Mun Yati mengatakan, kegiatan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menambah pengetahuan, dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan dan penangan KTPA dan TPPO.

"Pertemuan koordinasi lintas sektor pencegahan KTPA dan TPPO, ini merespon kompleksitas permasalahan perlindungan perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Tulangbawang Barat," katanya.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam upaya penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.

Juga, terwujudnya kerjasama, koordinasi yang baik antarlembaga penyedia layanan serta mensinergikan prosedur operasional pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien.

"Saya berharap agar seluruh peserta menunjukkan kesungguhannya dalam mengikuti pertemuan ini. Sehingga nantinya dapat mengembangkan wawasan dan kemampuan manajerial dalam pencegahan dan penanganan kekerasan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang.

Pada tahap berikutnya, kegiatan ini sebagai upaya Pemkab Tubaba menekan dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan manusia.

Hadir dalam pertemuan, Kasi Pidum Kejari Tubaba, Slamet, Kadis BPBD Nisom Kadir, ketua MUI Tubaba KH Muhyidin Pardi. Direktur Lembaga Pemerhatian Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tonny Fisher, Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung Rini Larasati, Danramil 412-01/TBT dan Danramil 412-05/TBU, Kaban Kesbangpol, camat se-Tubaba,Ketua LPAI Tubaba Sahrudin Nur, dan Polres Tubaba. (*)