MOMENTUM, Gunungsugih -- DPRD Lampung Tengah (Lamteng) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp2,6 triliun lebih.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Lamteng yang digelar pada Selasa (29/11/2022) di ruang sidang DPRD setempat.

Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menjelaskan bahwa pagu APBD tahun 2023 Lamteng sebesar Rp2,6 triliun lebih. Pendapatan asli daerah (PAD) Lamteng sebesar Rp259 miliar. Mengalami peningkatan meskipun pandemi covid 19.

“Tetapi kita ada sedikit trouble dalam penyusunan anggaran," ujar Sumarsono. Diungkapkan, di luar dugaan ada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang menjadi kebutuhan mendesak.

"Tenaga pendidik dan kependidikan kita kekurangan sangat banyak. Sehingga pemerintah membuka ruang untuk penerimaan P3K. Jadi P3K ini mau gak mau begitu mendapat Surat Keputusan (SK) sebanyak 3.400 lebih harus digaji dan dianggarkan di APBD ini sebesar Rp181 miliar lebih,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sumarsono, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) sebesar Rp91 miliar lebih.

Kemudian Lamteng juga memiliki beban membayar hutang SMI untuk pembangunan jalan. Salah satunya, pembangunan ruas jalan Bandarjaya-Sulusuban serta utang untuk pembayaran BPJS kesehatan supaya masyarakat Lamteng yang kurang mampu bisa dibantu dengan total keduanya sekitar Rp39 miliar lebih.

“Dana ini menjadi sebuah keharusan, sehingga cukup menyedot APBD Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana belanja operasional semua SKPD sebesar Rp1,9 triliun dari total tersebut untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp1,23 triliun lebih. Sehingga anggaran untuk pembangunan tidak banyak lagi,” beber Sumarsono usai memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda APBD Lamteng tahun 2023.

Menurut dia, terkait peningkatan PAD Lamteng yang mengalami peningkatan sekitar 3 persen, dari tahun lalu sebesar Rp254 miliar, dan tahun ini proyeksinya sebesar Rp259 miliar lebih, sehingga naik sebesar Rp5 miliar.

“Artinya pertumbuhan ekonomi kita naik sebesar 3-4 persen. Dan ini bagus. Jika yang lain terdampak inflasi, krisis global, dan lain sebagainya, Alhamdulillah Lampung Tengah tidak terdampak itu. Dan itu tercermin dari potensi PAD kita yang tahun lalu Rp254 miliar, tahun ini proyeksinya Rp259 miliar. Artinya naik Rp5 miliar. Mudah-mudahan nanti betul-betul realistis tercapai bahkan saya yakin ini masih bisa kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Untuk pembangunan bidang pertanian, tambah Sumarsono, pemerintah telah menganggarkan cukup besar, kemudian untuk infrastruktur juga. Akan tetapi melihat luas wilayah dan panjang ruas jalan Lamteng cukup luas dan panjang sehingga seberapapun anggarannya sepertinya tetap membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Belum lama ini kami melakukan rapat bersama perpajakan, ada angin segar karena pajak perkebunan dan perkotaan, nantinya akan dilimpahkan ke kabupaten. Sehingga nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di Lamteng, PBBnya akan masuk ke Daerah. Kemudian terkait NPWP perusahaan, PPn dan PPh perusahaan yang sebelumnya masuk ke pemerintah pusat kami juga minta untuk dimediasi agar masuk ke daerah juga, karena ini potensi PADnya sangat besar untuk Lamteng,” jelasnya.

Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Sumarsono didampingi Wakil Ketua I dan II DPRD Lamteng, Yulius Heri Susanto dan Firdaus Ali, serta dihadiri para anggota DPRD setempat. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lamteng, Muda Ahmad dan Ardito Wijaya, serta Sekda Lamteng, Forkopimda, para asisten, para staf ahli dan Kepala OPD Lamteng. (*)