MOMENTUM, Gunungsugih--Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menuai protes.

Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Lamteng diduga melakukan kecurangan saat perekrutan PPK di wilayah setempat. Alasannya, KPU Lamteng diam-diam menggeser calon PPK yang memiliki nilai tertinggi dari hasil tes yang telah dilakukan.

Tes PPK dimulai 5- 7 Desember 2022 dan diumumkan pada 16 Desember 2022. Protes itu disampaikan Hengki Saputra warga Kampung Buyutudik, Kecamatan Gunungsugih, Jumat (16-12-2022).

Hengki--biasa disapa-- menjelaskan KPU Lamteng melakukan kecurangan dalam tes wawancara yang dilaksanakan oleh panitia. Saat tes wawancara, dia mengaku berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh panitia KPU Lamteng. 

Selain itu, lanjut Hengki, pihak panitia KPU Lamteng juga tidak transparan soal tes wawancara. Hasil tes wawancara tidak diumumkan secara publik atau tertutup. Sehingga, dia menduga ada permainan maupun kecurangan dilakukan oleh pihak KPU Lamteng. 

"Saya menduga KPU Lamteng ada main dan melakukan kecurangan untuk perekrutan ppk ini. Nilai tes cumputer assisted test (CAT) 82, sedangkan dibawah saya nilainya 79 terus dinyatakan lulus dalam hasil pleno KPU.  Ini tentunya tidak masuk akal dan saya menduga KPU Lamteng ada main," kata Hengki.

"Saat tes wawancara juga saya tidak ditanyaan mengenai kepemiluan, pasal undang-undang, Pancasila ataupun mengenai penyelenggaraan Pemilu. Saya hanya ditanya bekerja di mana yang pada intinya di luar tentang kepemiluan. Apakah ini jadi acuan penilaian tes wawancara?. Jadi, saya menduga ada lobi-lobi dilakukan oleh pihak KPU Lamteng untuk menitipkan peserta titipan," ujarnya. 

Hengki mengatakan pihaknya juga ingin menggugat KPU Lamteng terkait perekrutan PPK. Sebab, banyak peserta yang dirugikan.

"Tentunya saya akan mengambil langkah tegas untuk KPU Lamteng. Agar kedepan tidak ada lagi kecurangan atau bahasanya peserta titipan," tegasnya. 

Saat Harianmomentum.com mencoba mengonfirmasi terkait dugaan kecurangan seleksi PPK melalui telepon, Ketua KPU Lamteng Irawan Indra Jaya menyarankan peserta yang merasa kurang puas dengan hasil tersebut, agar melayangkan surat resmi.

"Saya menyarankan agar peserta melayangkan surat resmi kepada KPU Lamteng. Agar kami selaku penyelenggara bisa menanggapinya," kata Ketua KPU Lamteng Irawan.

Terpisah, Akademisi Unila Darmawan Purba menanggapi dugaan nepotisme rekrutmen PPK berpendapat, semestinya ada transparansi dari KPU dan tidak mengedepankan kedekatan dengan calon anggota atau mengakomodir intervensi dari organisasi tertentu dengan meloloskan calon.

“CAT sudah lolos secara logika untuk wawancara pasti dong mengikuti, tetapi kabarnya ada yang CAT di atas nilai nya setelah wawancara hilang, di sini kita tidak tahu bobot penilaian, ada yang susah ada yang mudah, standar nya seperti apa, itu harus dibuka ke publik, jangan karena dekat pertanyaan mudah sementara peserta lain ada pertanyaan yang susah,” katanya.

Ia mendorong adanya keterbukaan publik sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 dan menghimbau kepada peserta rekrutmen yang merasa tidak adil sampaikan ke DKPP karena ini wilayah nya sudah beririsan dengan kode etik penyelenggara.

“Silahkan peserta yang merasa tidak adil laporkan ke DKPP agar di evaluasi atau mendapat teguran, semoga kedepan nya KPU terus melakukan perbaikan menuju integritas yang menjunjung tinggi netralitas,” pungkasnya. (*).