MOMENTUM, Suoh--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di dua kecamatan: Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandarnegeri Suoh.

Musrenbang tersebut, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 kabupaten setempat, Senin (6-2-2023).

Musrenbang tersebut ditujukan, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan prioritas di tahun 2024 mendatang. 

Untuk di Kecamatan Suoh, Musrenbang itu dipusatkan di lapangan Balai Pekon Sukamarga. Sedangkan Kecamatan Bandarnegeri Suoh, di area Wisata Danau Asam Pekon Tembelang.

Dalam Musrenbang tersebut, Pungut Subagio, perwakilan masyarakat Kecamatan Suoh mengusulkan sejumlah usulan pembangunan terhadap Pemkab Lambar.

"Pada Musrenbang tahun lalu sudah diusulkan melalui panduan praktis para Peratin se-Kecamatan Suoh, kalau bisa segera direalisasikan," kata Pungut.

Kemudian, perlu adanya tindak lanjut penyelesaian terkait konflik gajah yang terjadi di wilayah setempat. Sebab, hingga kini belum juga selesai dan masih menjadi PR bersama.

Selanjutnya dia mengusulkan agar adanya pengerukan material yang menyebabkan pendangkalan sejumlah sungai di Kecamatan Suoh.

Sebab, jika sungai yang mengalami pendangkalan tidak segera diatasi, dikhawatirkan hal itu akan menyebabkan banjir dan mengancam hasil pertanian masyarakat setempat, khususnya tanaman padi.

"Harapannya apa yang diusulkan masyarakat Suoh dapat terealisasi," pungkasnya.

Sementara itu, Ediyanto, tokoh masyarakat Kecamatan Bandarnegeri Suoh mengusulkan, BNS, pitu program yang dicanangkan saat kepemimpinan Bupati Parosil Mabsus periode 2017-2022 kembali dilanjutkan.

"Melalui pitu program di Lampung Barat mengalami kemajuan, mulai dari peningkatan infrastruktur mantap sampai peningkatan iman dan taqwa. Harapannya ke depan, pitu program ini dilanjutkan," harapnya.

Menanggapi hal itu, Penjabat (PJ) Bupati Lambar Nukman mengatakan, sebagai Pj, usulan tersebut menjadi momentum melanjutkan program pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dia meminta, para camat, peratin, perangkat pekon,serta masyarakat untuk memprioritaskan usulan kegiatan yang memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Sehingga distribusi untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di masing masing kecamatan sedikit berkurang," kata Nukman.

Selanjutnya kata Nukman, mengenai proyeksi total anggaran dalam RKPD tahun 2024, direncanakan sebesar Rp1,4 triliun lebih.

"Alokasi dana pekon tahun 2023 sebesar Rp114 miliar lebih. Mengalami penurunan sebesar Rp3,48 miliar dibanding 2022, yakni sebesar Rp117,48 miliar lebih," jelasnya.

Karena itu, dia meminta para peratin, lurah serta para camat harus mampu mengoptimalkan peruntukan dana tersebut.

"Guna mendukung kemajuan pekon serta kelurahan untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya, agar dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat," pintanya.

Selain itu, peratin, lurah maupun camat diminta untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat terus digunakan dan dikembangkan. (**)