MOMENTUM, Natar--Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengajak Forum Corporate Social Responsibility (CSR) bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membangun daerah.

Hal itu diungkapkan Nanang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Natar di Lapangan Rejosari, Natar, Senin (13-2-2023)

Nanang mengatakan, sebagai salah satu kecamatan penopang pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan, Kecamatan Natar memiliki potensi perdagangan dan pelaku UMKM serta bidang industri yang tinggi.

Untuk itu, dia mengapresiasi forum CSR di Kecamatan Natar yang dapat menjadi forum komunikasi koordinasi kemitraan dan sinergitas para pelaku usaha. Sehingga program forum CSR selaras dengan program pembangunan di Kecamatan Natar maupun Lampung Selatan.

“Sinergitas dan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat termasuk forum CSR sangat dibutuhkan. Jangan sampai di Kecamatan Natar usahanya maju, tetapi masih ada warga yang stunting. Ini menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama,” ujar Nanang.

Sementara terkait usulan prioritas pembangunan, Nanang akan merealisasikan 21 pembangunan infrastruktur pada 2023 di Kecamatan Natar. “Saya kasih 21 pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam penginputan data,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Natar Supiah memaparkan beberapa inovasi dan program pembangunan yang telah dilakukan di Kecamatan Natar. Seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, inovasi pelayanan administrasi, dan pembentukan Forum Pelaku Usaha atau Forum CSR.

“Walau masih terbilang baru belum satu tahun, namun Forum CSR sudah melaksanakan berbagai program. Salah satunya, pelatihan pelatihan keamanan pangan serta pelatihan packaging bagi pelaku UKM di wisata Negara Way Ratu, Kecamatan Natar,” kata Supiah.

Dikatakan, pelaksanaan pembangunan Kecamatan Natar tahun 2022 berfokus pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, perternakan dan kesehatan hewan.

“Dari sektor infrastruktur ada peningkatan atau pemeliharaan ruas jalan lingkungan maupun pembangunan jembatan yang bersumber dari APBD maupun APBN serta dana desa,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut Supiah, masih ada sejumlah pembangunan infrastruktur terkendala dan dilanjutkan pada 2024. Seperti pembangunan jalan, ruang belajar, sarana prasana puskesmas rawat inap, kelangkaan pupuk serta pajak pedesaan. ( *)