MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung Puji Raharjo menyatakan tegak lurus dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Terutama dalam menyikapi perkembangan politik menjelang pemilu 2024. Warga nahdliyin yang massanya begitu besar, berpotensi menjadi sasaran para politisi.

"Apa kata PBNU, samina wa athona (kami dengar dan patuh)," singkat Puji yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung itu, Senin (4-9-2023).

Saat ditanya bagaimana imbauan untuk warga nahdliyin di Lampung menyikapi beberapa politikus yang mengatasnamakan NU, Puji masih enggan berkomentar.

"Mungkin lebih sejuk kalau nggak komentar dulu," ujarnya.

Diketahui, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya meminta agar tidak ada satu pun calon presiden maupun calon wakil presiden mengatasnamakan NU dalam Pilpres 2024.

"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU," kata Gus Yayha di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2-9-2023).

"Kalau ada klaim kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden," imbuhnya.

Gus Yahya menegaskan, jika ada warga NU yang mencalonkan diri di Pilpres 2024 mendatang, maka harus berjuang lewat partai politik bukan lewat organisasi yang dipimpinnya.

Ia juga mengaku tak terima jika warga NU disamakan dengan kerbau yang bisa dengan gampangnya diarahkan. Dia menyebut persepsi itu sama dengan penghinaan.

"Cuma sekarang mindset orang itu masih banyak 'warga NU ini kebo kebo yang disuruh ibunya kesana ke mari gampang'. Itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU," ujarnya.

Gus Yahya mengatakan warga NU terdidik dan cerdas. Menurutnya, warga NU bisa berpikir mandiri dan menentukan pilihannya sendiri.

Yahya Cholil Staquf menyebut preferensi pilihan politik tidak berada dalam ranah urusan organisasi keagamaan yang dipimpinnya. Dia menyerahkan pilihan politik secara bebas kepada masing masing warga.

Dia menyebut bahkan dirinya dengan jajaran NU yang lain memungkinkan memiliki preferensi politik yang berbeda. Menurutnya, itu adalah hak yang harus dihormati.

"Saya sendiri sebagai ketum PBNU dan teman-teman di PBNU punya sikap yang sama, kami tidak mau warga ini harus dicocok-cocok hidungnya, diseret ke sana ke mari. Enggak mau," kata Gus Yahya. (*)