MOMENTUM, Jakarta--Kabupaten Pringsewu kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, berupa anugerah Innovative Goverment Award (IGA) dengan kategori Sangat Inovatif dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.  

Anugerah IGA tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu Imam Santiko Raharjo mewakili Penjabat Bupati  Adi Erlansyah. Seremoni penyerahan anugerah tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta,  Selasa (12-12-2023).

Sekretaris Bappeda Kabupaten Pringsewu Ivan Kurniawan mengatakan, anugerah IGA tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap 53 daerah lain yang menjadi nominator penghargan tersebut.

"IGA Award ini agenda rutin setiap tahun, sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai inovatif," kata Ivan Kurniawan melalui rilis kepada Harianmomentum.com. 

Dia menerangkan, nominator IGA Award 2023 terdiri dari: 9 provinsi, 21 kabupaten, 13 kota, lima daerah perbatasan dan lima daerah tertinggal terinovatif. 

"Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Pringsewu meneria anugera IGA Award dengan status sebagai Kabupaten Sangat Inovatif. Sebelumnya, tahun 2022 kita hanya dapat status Inovatif," terangnya.

Kepala Kabupaten Pringsewu Imam Santiko Raharjo mengatakan, penghargaan tersebut berkat kerja keras, sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran pemkab, khususnya Bidang Litbang.

“Semoga Sustainability yang telah digagas dan di implementasikan akan terus terjaga, sehingga dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu,” kata Imam didampingi Kepala Bidang Litbang Bappeda Pringsewu Fenny Aprilia

Sebelumnya Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementeria Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan, nominator IGA tahun 2023 sebanyak 53 pemerintah daerah se-Indonesia.

"Sebelumnya setiap daerah nominator telah memaparkan penerapan dua inovasi unggulan di hadapan tim penilai yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, NGO (non governmental organization) dan media," terangnya. (**)