MOMENTUM, Bandarlampung--Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Endro S Yahman mendorong agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandarlampung mengusut tuntas keterlibatan aparatur kelurahan memasang Banner Caleg DPR RI.

Menurutnya, keterlibatan aparatur kelurahan sudah pasti ada aparatur sipil negara (ASN) yang memerintahkan, bahkan ada yang lebih tinggi dari itu.

"Sudah pasti itu pelanggaran netralitas ASN karena bukti-bukti yang sudah ada. Lurahnya yang bertanggung jawab," kata Endro, Sabtu (16-12-2023).

Tak hanya itu, lanjut dia, Bawaslu Bandarlampung harus bergerak dan mengusut tuntas siapa dalang-dalang dibalik keterlibatan perangkat Kelurahan Perumnas Wayhalim.

"Kejadian seperti ini sudah terjadi berkali-kali, harus ada ketegasan dari Bawaslu usut tuntas jangan hanya sanksi-sanksi ringan," tegasnya.

Dia menyebutkan, aparat Pemerintah Kota  harus netral tidak melakukan  gerakan-gerakan politik yang bertentangan dengan peraturan, karena ini sudah pelanggaran berat.

Jika Bawaslu tidak mampu menyelesaikan dugaan kasus ini, dia akan melakukan evaluasi kinerja Bawaslu Bandarlampung.

"Kalau Bawaslu tidak mampu menyelesaikan ini Bawaslu yang perlu di evaluasi kerjaanya apa. Kalau memungkinkan sebaiknya di ganti kalau tidak mampu mengawasi," katanya.

Ia menambahkan, anggaran pemerintah untuk menunjang kinerja Bawaslu cukup besar, sehingga mereka harus bekerja keras dan sesuai dengan peraturan.

"Bawaslu Jangan jadi alat politik, bekerjalah sesuai dengan peraturan, agar Pemilu dan Pilkada berjalan dengan lancar," ucapnya.

Sebelumnya, beredar video sejumlah perangkat kelurahan Perumnas Wayhalim diduga melakukan pemasangan banner salah satu caleg dari Partai NasDem Rahmawati Herdian beredar di media sosial.

Bawaslu Kota Bandarlampung pun bakal melakukan penelusuran terkait video tersebut.

Dalam beberapa video serta foto yang diterima , tampak sejumlah orang yang diduga sebagai RT serta Linmas merangkai kayu yang bakal digunakan untuk dipasang banner. (**)