MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan bantuan subsidi kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Subsidi itu diberikan kepada 14.800 pekerja rentan yang tergabung dalam Kartu Petani Berjaya Elektronik (e-KPB).

Penyerahan bukti kepesertaan jaminan sosial secara simbolis berlangsung di Balai Keratun, Rabu (20-12-2023).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan, untuk bukti kepesertaan jaminan sosial itu diserahkan kepada 4.800 pekerja rentan.

"Untuk pemberian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun ini diberikan bagi 14.800 pekerja rentan. Untuk hari ini diserahkan kepada 4.800 pekerja rentan," kata Agus.

Dia merinci, pekerja rentan di Dinas Kehutanan seribu orang, Dinas KPTPH 354 orang, Dinas Perkebunan 1.332 serta Dinas Kelautan dan Perikanan 1.314 pekerja.

Dia menjelaskan, pemberian subsidi itu merupakan kepedulian pemprov terhadap pekerja rentan.

Sehingga, para pekerja diharapkan bisa terlindungi selama melaksanakan pekerjaannya.

"Pemberian kepesertaan adalah bukti dari hadirnya negara. Dengan harapan para pekerja kita dapat terlindungi dalam melaksanakan pekerjaannya," jelasnya.

Dia mengatakan, Disnaker Lampung terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

"Pemprov akan berupaya untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan ini," ujarnya.

Pada tahun 2024, dia menjelaskan, Disnaker akan memberikan subsidi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 20 pekerja di perkebunan sawit.

"Disamping untuk pekerja rentan nanti juga ada jaminan sosial terhadap pekerja di perkebunan sawit lebih kurang jumlahnya 20 orang," tutupnya.

Sementara, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung Sulistijo Nisita Wirjawan mengatakan, pemprov telah menggarkan Rp2 miliar untuk pemberian subsidi terhadap pekerja rentan.

"Kalau anggarannya Rp2 miliar dan itu dianggarkan dari APBD yang diberikan kepada 14.800 orang," jelasnya.

Menurut dia, bantuan kepesertaan jaminan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah.

"Ini adalah kepedulian pak gubernur untuk memberikan perlindungan termasuk petani yang menjadi anggota KPB," ujarnya. (**)