MOMENTUM, Kotabumi -- Berdalih nombok operasional, oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, memotong uang transportasi bimbingan teknis (bimtek) sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kecamatan setempat.

Hal itu disampaikan peserta Bimtek KPPS yang baru saja selesai menghadiri kegiatan yang digelar pada malam hari di Balai Desa Abungjayo Kecamatan Abung Selatan.

Sumber terpercaya media ini mengaku hanya diberikan uang akomodasi senilai Rp75 ribu oleh panitia (PPS). Dalihnya, tidak ikut pelantikan KPPS. Sehingga sisa akomodasi yang merupakan haknya dialihkan untuk pengadaan modul bimtek dikarenakan anggaran operasional PPS tidak mencukupi bahkan selalu minus.

"Setahu saya uang akomodasi bimtek itu Rp150 ribu. Yang lain (KPPS) juga terima Rp150 ribu bang, saya dikasih cuma Rp75 ribu. Alasannya, saya enggak hadir pelantikan. Jadi setengahnya dari akomodasi itu dialihkan untuk anggaran biaya modul bimtek. Katanya kebijakan PPS, uangnya tidak dikembalikan ke KPU lagi," katanya, Jumat 26 Januari 2024.

"Kalau kata Ahmad dan Herawati yang setahu saya mereka itu anggota PPS di Desa Abungjayo uangnya sudah ditombokan untuk pengadaan modul bimtek. Karena katanya akomodasi awalnya hanya Rp75 ribu, tapi enggak taunya Rp150 ribu. Sehingga mereka minus alias nombok dari uang operasional mereka. Rekamannya saya juga ada bang, enggak mengada-ada bahasa ini," imbuhnya lagi.

Sementara itu, anggota PPS Desa Abungjayo Ahmad Khoiri saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan pemotongan akomodasi peserta bimtek. Akomodasi diberikan untuk dua kali kegiatan yakni pelantikan dan bimtek masing-masing Rp75 ribu. 

Total anggota KPPS sebanyak 133 orang dengan menelan anggaran senilai Rp19,950 juta. Dari keseluruhan anggota, terdapat tiga orang yang tidak hadir bimtek. Satu orang yang tidak hadir pada pelantikan KPPS Kamis lalu.

Dia menjelaskan, pemotongan akomodasi didasari oleh kesepakatan anggota PPS. Alasannya, anggaran operasional sekretariatan minim. Biaya ATK hanya dianggarkan oleh KPU senilai Rp100 ribu, sedangkan realisasi di lapangan menelan biaya hingga Rp400 ribu. Anggota PPS mencari cara untuk mencukupi kebutuhan. Namun hal itu tidak diketahui atau dilaporkan pada PPK maupun Komisioner KPU setempat.

"Untuk sekali pertemuan diberikan Rp75 ribu. Jadi dua kali kegiatan (pelantikan dan bimtek) totalnya Rp150 ribu. Untuk peserta yang tidak hadir, akomodasi tidak kami berikan. Tapi kan untuk penyediaan ATK dan segala macam kan enggak ada anggaran, jadi kita tutupin dari yang tidak hadir itu," terangnya.

Hal senada disampaikan Ketua PPS desa Abungjayo, Nila Herawati saat memberikan klarifikasi pada awak media ini. Ia mengatakan hal itu merupakan kesepakatan bersama anggota PPS desa setempat. Kesepakatan itu hanya menjadi konsumsi kesekretariatan tidak ditembuskan ke PPK dan Komisioner KPU Lampura.

"Kesepakatan bersama kami anggota PPS dan anggota kesekretariatan sementara waktu ini. Spontanitas saja mengambil kesepakatan ini, kami tidak tanya-tanya dulu kesana (PPK dan Komisioner KPU) karena logikanya kalau tidak hadir kok diberikan akomodasi. Kalau dananya sih ada, tidak habis. Kalaupun nanti itu hak mereka, ya pasti akan diberikan," jelas Ketua PPS Abungjayo.

Dia juga mengatakan anggaran pengadaan ATK yang turun dari KPU hanya Rp100 ribu untuk 19 TPS dan juknisnya cukup jelas. Namun modul tidak masuk dalam anggaran, hanya saja pihaknya mengambil kebijakan untuk menyiapkan modul bagi peserta perwakilan tiap TPS agar dalam bimbingan teknis peserta dapat lebih mengerti dan memahami tugasnya.

"Notanya ada, jelas kok harganya. Untuk modul itu om, kami itu enggak ada, supaya nyambung peserta itu, kami fotokopi modul sebagai bahan, kita kalau pakai proyektor itu kurang maksimal peserta kurang memahami, sehingga kita berikan modul supaya (peserta) cepat nyambung," ujarnya. (*)