MOMENTUM, Bandarlampung--Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Aswarodi dilantik menjadi Penjabat Bupati Lampung Utara (Lampura).

Penunjukkan Aswarodi sebagai Pj Bupati Lampura berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.1.3-640 Tahun 2024.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Lantai III Balai Keratun, Senin (25-3-2024).

Kegiatan itu juga dilanjutkan dengan serahterima jabatan dari Budi Utomo yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) kepada Aswarodi.

Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan, Pj bupati mempunyai tugas dan wewenang dengan bupati definitif.

Meski demikian, menurut gubernur, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pj kepala daerah.

Pertama, Pj dilarang melakukan pengisian dan mutasi pegawai tanpa ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jika ingin (melakukan mutasi), maka harus diusulkan kepada mendagri melalui gubernur, jangan sampai main tancap," kata Arinal mengingatkan.

Kemudian, Pj bupati dilarang membatalkan atau menertibkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh bupati sebelumnya.

Ketiga, dilarang membuat kebijakan daerah yang berbeda dengan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. "Keempat, dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah," ujarnya.

Selain itu, Pj bupati juga diminta untuk mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, serta menjaga netralitas ASN.

Untuk itu, penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, konsolidasi antar perangkat daerah, serta kondusifitas daerah, harus tetap terjaga. 

"Saya percaya, bahwa dengan kemampuan, dedikasi dan integritas yang saudara miliki, mampu mengemban amanah ini dengan sebaik- baiknya," jelasnya.

Sementara, Aswarodi memastikan akan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan baik.

Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang akan dilakukannya saat menjabat sebagai Pj Bupati Lampura.

"Pertama kita akan memastikan bahwa dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim itu tersedia," jelasnya.

Kemudian, tahapan-tahapan Pilkada bisa terselenggara dengan baik. Termasuk hibah anggarannya juga sudah bisa didistribusikan.

"Terakhir kita memastikan netralitas ASN di Kabupaten Lampung Utara terkait dengan Pilkada lalu," sebutnya.

Selain itu, dia juga memastikan akan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.

"Ini menjadi salah satu fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem dalam rangka menjalankan tugas-tugas Pj di Kabupaten Lampung Utara," tuturnya. (ADV)