MOMENTUM, Panaragan -- Layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tulangbawang Barat atau Tubaba belum digitalisiasi. Sementara daerah lain sudah layanannya sudah digitalisasi.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Tubaba, Muhammad Firsada, saat membuka Rapat Evaluasi Penyelenggaraan MPP di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Komplek Uluan Nughik, Senin 6 Mei 2024.

"Memang kita baru pada tahap MPP. Sementara daerah lain sudah mulai menggunakan layanan digitalisasi," katanya. 

Namun demikian, tahapan itu harus dilalui. "Situasi dan kondisi kita memang harus melalui tahapan MPP. Jadi secara berangsur ketika situasi sudah memungkinkan, kita juga akan menggunakan pelayanan digitalisasi," jelasnya.

Dikatakan, dari beberapa pelayanan yang ada di MPP, yang terbanyak adalah Disdukcapil terkait pembuatan Kartu Keluarga (KK) maupun perekaman E-KTP dan disusul beberapa pelayanan lainnya. 

Pelayanan publik adalah prioritas utama pemerintah dan untuk mengetahui baik dan tidaknya pelayanan tersebut, yang dapat menilai adalah masyarakat yang dilayani melalui ombudsman. 

"Pelayanan pemerintah itu diukur masyarakat bagaimana bisa melayani publik. Oleh karenanya ombudsman sebagai badan yang mengawasi pelayanan publik,  setiap tahun mengevaluasi pelayanan publik setiap daerah.  Evaluasi ombudsman ini, menjadi introspeksi kita jika dinilai kurang baik, pelayanan harus kita tingkatkan," pesan Firsada.

Terakhir ombudsman memberikan penilaian terhadap pelayanan di Tubaba, masih di warna kuning. Ada beberapa item yang harus diperbaiki. Namun tidak terkait MPP saja, tetapi pelayanan umum secara keseluruhan. 

"Ombudsman menilai bagaimana masyarakat dilayani oleh pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit dan sekolah. Ombudsman melihat bagaimana masyarakat melaporkan terkait pelayanan tersebut. Dari catatan tersebut kita harus lakukan perbaikan lagi," katanya.

Pada bagian lain Firsada juga mengingatkan bahwa sudah terpilih dan memilih sebagai pelayan bagi masyarakat, oleh sebab itu instansi terkait harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. 

"Jadi tunjukkanlah sikap yang ramah kepada pelanggan atau konsumen yg memerlukan pelayanan kita. Jaga sikap ini sehingga layanan kita mendapatkan penilaian yang terbaik." tegasnya. 

Secara bertahap MPP akan memperbaiki pelayanan, mulai dari pelayanan yang ada di masyarakat seperti sekolah, puskesmas ataupun yang lainnya. 

Sementara Ombudsman sudah merekam pelayanan MPP, oleh karenanya PJ Bupati Tubaba minta catatan ombudsman dan keluhan masyarakat harus segera disikapi. 

"Apa yang jadi keluhan masyarakat kita harus  diperbaiki kedepannya,. Baik dari segi kecepatan pelayanan, penambahan pelayanan ataupun dari sikap kita dalam menerima pemohon layanan publik" Tutup Firsada. 

Sementara Kepala DPMPTSP Tubaba Ahmad Hariyanto mengatakan, progres operasional MPP Tubaba sejak buka sampai dengan hari ini sudah sekitar sembilan ribuan pengunjung dengan layanan yang diminta terbanyak di gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yakni layanan Permohonan KTP dan Kartu Keluarga (KK). 

"Ini layanan yang paling diminati masyarakat, setiap hari memang Dinas Dukcapil menurut informasi dari Dukcapil, memberikan layanan kependudukan dan pengunjung merasa senang karena suasana di MPP sangat nyaman sedangkan untuk layanan di Dukcapil sangat cepat," terang Hariyanto dalam laporannya. 

Hariyanto mengatakan, untuk layanan tercepat adalah layanan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat cepat Hanya sekitar 2 menit, karena NIB dibuat secara online meskipun pemohon datang sendiri ke MPP. (**)