MOMENTUM, Bogor--Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November 202.

Pada pembukaan rakornas, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang, kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan," ujar Presiden.

Kepala Negara mengapresiasi inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan forum yang melibatkan peserta lebih dari 5.000 orang tersebut.

Menurut Presiden, hal ini menjadi momen yang penting karena menjadi kesempatan pertamanya untuk bisa berbicara kepada seluruh pengambil keputusan di Indonesia.

"Saudara-saudara sekalian, saya sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran saya dalam sambutan saya pada hari pelantikan saya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober bulan lalu di hadapan MPR, bahkan di hadapan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian, dalam laporannya menyebutkan bahwa acara Rakornas ini penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif mendukung program prioritas sejalan dengan visi Astacita dari Presiden Prabowo.

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmoniskan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Mendagri Tito pada Rakornas yang mengusung tema 'Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. 

Tito Karnavian menyebutkan bahwa Rakornas ini dihadiri 5.360 orang dari berbagai instansi.

"Instansi pusat sebanyak 525 orang di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga. Kemudian, jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi sebanyak 496 orang, 38 gubernur dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan juga kami hadirkan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu," ujarnya.

"Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur," tutupnya. (**)