MOMENTUM, Bandarlampung--Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Se-Provinsi Lampung, di Hotel Emersia, Kamis 14 November 2024.

Rapat koordinasi dihadiri seluruh stakeholder penyelenggara pilkada serentak 2024. Selain KPU, Bawaslu Provinsi Lampung, rakor juga dihadiri oleh seluruh jajaran forkopimda Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pj. Gubernur Samsudin menyatakan, pilkada serentak tahun ini bukan sekadar proses memilih kepala daerah, namun merupakan bagian penting dari penguatan sistem demokrasi.

"Kita menghadapi tantangan besar untuk menyelenggarakan pilkada yang bersih, jujur, dan adil di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Situasi ini tentunya memerlukan kebijakan yang matang dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik di jajaran pemerintahan, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat luas," ungkapnya.

Pj. Gubernur juga mengatakan bahwa saat ini, pemerintah berada pada era yang menuntut ketangkasan dalam beradaptasi dengan perubahan. Teknologi informasi, misalnya, membawa manfaat besar dalam penyebaran informasi, tetapi juga membuka celah bagi potensi ancaman, seperti hoaks, kebencian, dan disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat.

"Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi antisipasi terhadap segala bentuk tantangan tersebut," tegasnya.

Keberhasilan pilkada, menurut Pj. Gubernur tidak hanya terletak pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada dukungan penuh dari seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Sinergi yang kuat antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pada kesempatan tersebut Pj. Gubernur juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan pilkada yang kredibel, jujur, dan adil. Dukungan ini termasuk dalam bentuk penyediaan anggaran sesuai ketentuan, sarana dan prasarana, serta dukungan informasi dan komunikasi yang relevan.

Pemprov Lampung juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara serta memastikan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan guna menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung keberhasilan pilkada. 

"Saya juga mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini. Untuk itu, kami mengimbau seluruh jajaran pemerintahan, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat untuk terus menyosialisasikan pentingnya partisipasi dalam pemilu, agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak," imbaunya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung M. Firsada, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan digelarnya rakor tersebut adalah untuk mengevaluasi dan memastikan seluruh aspek kesiapan Pilkada telah terpenuhi, serta menentukan langkah-langkah strategis guna menjaga kelancaran, keamanan, dan keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung.

"Selain itu juga untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar Penyelenggara Pilkada, pemerintah Daerah, dan Aparat Keamanan," ungkap Firsada.

Selain itu dalam laporannya, Firsada juga mengatakan bahwa realisasi anggaran pilkada serentak 2024 bagi KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung serta phak keamanan TNI/Polri telah seratus persen terealisasi, dengan total anggaran sebesar Rp1,119 triliun (Rp1.119.411. 040.035).

Adapun jumlah DPT Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung sebanyak 6.515.869 orang, terdiri dari Laki-Laki 3.304.463 orang dan Perempuan 3.3211.406 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 13.282 TPS.

Kemudian untuk jumlah pasangan calon kepala daerah yang mendaftar 36 Paslon, ditetapkan 36 paslon. Terdiri dari dua paslon pilgub, 30 paslon bupati dan wakil bupati serta empat paslon walikota dan wakil walikota. (**)