MOMENTUM, Liwa -- Besok, Rabu 22 Januari 2025, tenaga non-ASN Kabupaten Lampung Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan DPRD setempat. Tenaga honorer K2 dan K3 akan menyuarakan aspirasi kejelasan status dan kebijakan pemerintah terhadap tenaga non ASN.

Kordinator aksi sekaligus Wakil Ketua I Forum Honorer K2 dan K3 Lambar, Dian Wijaya mengatakan, aksi damai setidaknya akan diikuti kurang lebih 1500 orang. Aksi ini untuk meminta akan kejelasan setatus mereka yang juga sabagai abdi negara.

"Aksi ini digelar untuk meminta kejelasan dari pemerintah terkait nasib tenaga honorer, khususnya mereka yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 lalu, yang masuk dalam kategori R2 dan R3," kata Dian Wijaya, Selasa 21 Januari 2025.

“Kami ingin mendapatkan kejelasan dari pemerintah mengenai status tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK tahun lalu, khususnya untuk kategori R2 dan R3. Selain itu, kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer secara keseluruhan,” lanjutnya.

Selain menuntut kejelasan status, massa aksi juga menyuarakan perlunya peningkatan kuota formasi dalam penerimaan tenaga PPPK di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi pegawai dengan status yang lebih pasti dan berkelanjutan.

“Kami berharap aksi damai ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan tenaga honorer, yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Lampung Barat,” tambah Dian.

Dian menegaskan, aksi ini akan berlangsung secara damai dan tertib, dengan harapan pemerintah mendengar dan memberikan respons positif terhadap tuntutan yang disampaikan. Massa aksi juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan.

Aksi ini menjadi sorotan publik di Lampung Barat, mengingat status tenaga honorer merupakan isu yang terus menjadi perdebatan di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat segera memberikan tanggapan dan solusi konkret demi menjawab tuntutan para honorer yang telah mengabdikan diri untuk pelayanan masyarakat.

Dengan aksi damai ini, para tenaga honorer berharap agar masa depan mereka dapat lebih terjamin, dan kerja keras mereka diakui secara resmi melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. (**)