MOMENTUM, Bandarlampung--Rencana pembangunan sekolah rakyat mendapat tanggapan Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan. 

Menurut politisi PDIP itu, meski program tersebut memiliki niat baik, namun perlu perencanaan yang matang agar tidak menjadi beban bagi anggaran daerah.

"Kita setuju-setuju saja, cuman memang sekarang diperlukan perencanaan yang matang," kata Yanuar di kantor DPRD Lampung, Rabu, (19-3-2025).

Dia menegaskan, pembangunan sekolah baru membutuhkan dana besar, sementara masih banyak sekolah yang membutuhkan renovasi dan peningkatan fasilitas.

"Di satu sisi kita melihat banyak sekolah yang perlu direnovasi, bahkan peralatannya tidak layak. Dengan keterbatasan anggaran, tentu yang kita prioritaskan adalah sekolah yang sudah ada, baik fisiknya maupun kualitasnya," tegasnya.

Yanuar juga mempertanyakan sumber pendanaan program sekolah rakyat, apakah berasal dari APBN atau APBD. Jika menggunakan dana daerah, dikhawatirkan proyek tersebut bisa terbengkalai.

"Niat baik itu kita apresiasi, cuman dilihat dulu keadaan keuangan kita seperti apa. Jangan sampai nanti malah terbengkalai," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini masih ada sekolah swasta yang tutup karena kekurangan siswa, serta beberapa sekolah negeri yang masih membebankan biaya kepada orang tua murid dalam beberapa aspek.

"Kalau sekolah rakyat ini dibangun pakai APBN dan pemeliharaannya pakai APBD, pasti mangkrak," tandasnya. (**)