MOMENTUM, Bandarlampung--Ratusan petani Lampung berunjuk rasa di pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Ya, mereka menggeruduk gedung DPRD dan Gubernuran, Rabu (24-9-2025).

Massa aksi yang dikoordinir Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) itu menyuarakan berbagai isu dan tuntutan seputar reforma agraria. Diantaranya, meminta selesaikan konflik agraria di Lampung, usut mafia pangan dan benahi tata niaga pertanian dan berantas mafia tanah dan kasus korupsi agraria di Lampung.

"Jika rakyat sudah disakiti, mungkin kalian tak akan lagi ada di sini (DPRD). Jangan pernah penghianati hati rakyat. Kami heran, tanah kami dianggap register, seperti anak hutan. Tapi kenapa saat pemilu kami tetap sama seperti rakyat biasa, yang kalian butuhkan suaranya," kata seorang orator di mobil komando.

Tak hanya itu, mereka membawa tujuh tuntutan lainnya.

Pertama, Stabilkan harga panen petani. Penen petani harus mengabdung unsur menguntungkan, bukan merugikan.

Kedua stop impor pangan. "Apapun alasannya, baik itu jagung, singkong, cabai itu pada prinsipnya membunuh kedaulatan petani," ujarnya.

"Ketiga, beri kemudahan untuk akses permodalan usaha tani.

Sejahterakan petani, berikan kemudahan untuk mengurus permodalan," jelasnya.

"Kemudian jadikan subsidi pupuk, alsintan dan sebagainya sebagai program prioritas," sambungnya.

Selanjutnya, mereka meminta, penegak hukum untuk mengawasi program pertanian, beri sanksi ke pengusaha dan penguasa yang hanya mencari keuntungan tapi mengecilkan petani.

"Kami meminta lahan garapan yang mumpuni. Tanah HGU perusahaan yang habis masa sewanya segera dibagikan ke petani dengan sistem plasma dan lainnya," pungkas orator itu. 

Tak butuh waktu lama, perwakilan masa aksi langsung diperkenankan masuk menemui pejabat pemerintah Provinsi Lampung. (**)