MOMENTUM, Bandarlampung--Belasan gubernur se Indonesia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7-10-2025). Satu diantaranya Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Pertemuan itu dalam rangka memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dengan total Rp226 triliun.

Mirza mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah perkembangan dan aturan baru antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk kebijakan terkait dana transfer dan penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Yang kita sampaikan, banyak DAU yang ditarik, sementara APBD kita untuk penganggaran PPPK satu tahun ke depan itu belum teranggarkan. Jadi, DAU yang diambil itu akhirnya memaksa kita menggunakan APBD untuk membayar PPPK," kata Mirza, Rabu (8-10-2025).

Dia menjelaskan, untuk dana alokasi umum (DAU) Pemprov Lampung yang ditarik mencapai Rp580 miliar.

Meski demikian, Pemprov Lampung akan berupaya maksimal agar penyesuaian tersebut tidak mengganggu program prioritas pembangunan. Terutama pembangunan infrastruktur jalan.

"Insyaallah dampaknya bisa kita minimalkan. Kita tetap prioritas pada pembangunan, terutama jalan dan pendidikan. Jalan tetap harus diperbaiki karena itu penopang utama pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Dia menyebutkan, pemprov akan melakukan langkah efisiensi secara selektif agar pelayanan publik dan semangat kerja aparatur tidak terganggu.

"Gaji dan tunjangan TPP pegawai tidak akan dipotong. Kita ingin pegawai tetap semangat, guru tetap semangat," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Rahmat juga menyampaikan harapan pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun depan.

"Menteri berharap pada triwulan pertama tahun 2026 ekonomi nasional meningkat. Sehingga akan ada tambahan alokasi untuk daerah," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.

Dana TKD untuk tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun. Namun pada tahun 2026 turun menjadi Rp693 triliun. (**)