MOMENTUM, Bandarlampung -- Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung hadir dalam program Talkshow NGOPI alias Ngobrol Happy di TVRI Lampung dengan tema Transformasi Digital Pertanahan. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata keterbukaan informasi publik sekaligus dukungan terhadap percepatan transformasi digital di bidang pertanahan.

Partisipasi Kantor Pertanahan dalam talkshow tersebut bertujuan memberikan edukasi dan klarifikasi kepada masyarakat terkait berbagai isu pertanahan, terutama mengenai sertipikat elektronik dan layanan digital.

Mewakili Kantor Pertanahan Bandarlampung sebagai narasumber talkshow, Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah, Nur Saefodin, bersama Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT, Mohammad Satria Mangkubumi, menjelaskan proses penerbitan sertipikat elektronik, kelebihan sistem digital, serta keamanan data pertanahan.

Dalam kesempatan itu, mereka juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait isu sertipikat tanah gratis maupun penarikan sertipikat oleh pemerintah. “Seluruh layanan pertanahan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Tidak ada pungutan maupun penarikan sertipikat tanpa dasar hukum,” tegas Satria.

Selain membahas sertipikat elektronik, talkshow ini juga menjadi sarana memperkenalkan sejumlah inovasi layanan digital Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, di antaranya:

Layanan Inklusif Jemput Berkas, memudahkan kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam pengurusan dokumen pertanahan. Pertama, LANTAH (Layanan Antar Sertipikat Tanah), mengantarkan dokumen sertipikat langsung ke pemohon.

Kemudian, KOPPER (Konsultasi Online Pelayanan Pertanahan), menyediakan konsultasi daring yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.

“Melalui layanan ini, masyarakat bisa lebih mudah mengurus sertipikat tanah sekaligus menjaga aset yang dimiliki,” ujar Satria.

Kehadiran Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung di TVRI Lampung menegaskan komitmen lembaga ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi informasi, dan terus berinovasi mendukung sistem pertanahan digital di Indonesia. (**)