MOMENTUM, Bandarlampung – Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa penyusunan kebijakan pemerintah daerah harus berlandaskan kajian akademik dan diwujudkan dalam gerakan perubahan yang konkret.

Hal itu disampaikan saat membuka Seminar Nasional  yang digelar Pengurus Wilayah Lampung Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) bekerja sama dengan Pemkot Bandarlampung di Gedung Semergo, Jumat (14-11-2025).

Eva menyebut kehadiran para pakar hukum tata negara dan administrasi negara menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. “Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan daerah tidak cukup hanya melanjutkan program, tetapi juga memastikan pemerintahan berjalan transparan, efektif, dan responsif. Eva mengatakan Pemkot Bandarlampung terus mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas.

“Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga oleh kampus, akademisi, dan organisasi profesi seperti APHTN-HAN yang memberikan landasan ilmiah serta kritik konstruktif,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Eva juga mengapresiasi pelantikan pengurus APHTN-HAN di Bandarlampung. “Pemkot siap berkolaborasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKN RI sekaligus Anggota Dewan Pembina APHTN-HAN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya peran akademisi dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan manajemen ASN. 

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan akademisi akan memperkuat arah pengembangan kompetensi aparatur. “Dengan dukungan para akademisi dan praktisi APHTN-HAN, kebijakan pengembangan ASN bisa lebih terarah dan mendukung pencapaian program Asta Cita,” ujarnya. (**)