MOMENTUM, Jakarta -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh jajaran ATR/BPN wajib menuntaskan tiga agenda besar yang selama ini menjadi pekerjaan rumah kementerian. 

Penegasan itu disampaikan Nusron saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Jakarta, Senin (8-12-2025).

“Tunggakan pekerjaan ini mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya,” kata Nusron Wahid di hadapan ratusan peserta Rakernas.

Tiga agenda yang dimaksud ialah penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pemutakhiran data pertanahan. Ia memerintahkan jajarannya memeriksa seluruh sumber tunggakan secara detail, baik pada dokumen historis, yuridis, maupun Peta Bidang Tanah (PBT).

“Mohon dicek satu per satu,” ujarnya.

Dalam Rakernas bertema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” itu, Nusron juga menginstruksikan percepatan pemutakhiran data dengan memanfaatkan masa libur Natal dan akhir tahun. Menurutnya, momentum berkumpulnya keluarga dapat digunakan untuk memperbarui data sertifikat atau melakukan pengukuran ulang.

“Setahun ini kita menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan agar waktu libur dimaksimalkan. Yang nasrani libur, yang muslim masuk, untuk melakukan pelayanan,” ujarnya.

Selain tiga agenda utama, Nusron turut mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi yang kondusif dan reformasi perizinan. “RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk percepatan perizinan,” katanya.

Rakernas ATR/BPN 2025 berlangsung pada 8–10 Desember dan diikuti 471 peserta, termasuk pejabat tinggi madya dan pratama, para kepala kantor wilayah, serta kepala kantor pertanahan kabupaten/kota. Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, hadir sebagai pembicara kunci pada sesi pembukaan.

Pada kesempatan yang sama, Nusron Wahid menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Penyerahan penghargaan dilakukan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pimpinan kementerian lainnya. (**)